Penghapusan pencatatan saham atau delisting ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N. Melalui ketentuan tersebut, BEI menindak perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mempertahankan status sebagai emiten di pasar modal.
Dari 18 perusahaan yang masuk dalam daftar, tujuh emiten menghadapi perkara kepailitan. Adapun 11 perusahaan lainnya mengalami penghentian sementara perdagangan saham selama lebih dari 50 bulan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan pasar modal untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat. Selain itu, BEI perlu menjaga kepercayaan investor domestik maupun internasional, termasuk lembaga penyedia indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Kepailitan Menjadi Alasan Delisting Tujuh Emiten
Persoalan kepailitan menjadi salah satu faktor yang mendorong BEI menghapus pencatatan saham sejumlah perusahaan. Tujuh emiten yang masuk dalam kategori tersebut memiliki persoalan hukum dan keuangan yang berkaitan dengan status kepailitan.
Berikut daftar tujuh perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut:
PT Cowell Development Tbk (COWL).
PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA).
PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).
PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS).
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT).
PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM).
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).
Kondisi kepailitan menjadi persoalan serius bagi keberlanjutan perusahaan. Status tersebut juga memengaruhi kemampuan emiten dalam menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya kepada para pemangku kepentingan.
Karena itu, BEI memasukkan tujuh perusahaan tersebut dalam daftar penghapusan pencatatan saham. Langkah ini mengikuti ketentuan bursa mengenai perusahaan yang tidak lagi memenuhi kriteria pencatatan.
Suspensi Berkepanjangan Menjerat 11 Perusahaan
Selain masalah kepailitan, lamanya penghentian perdagangan saham menjadi alasan lain dalam kebijakan delisting. Sebanyak 11 emiten tercatat mengalami suspensi selama lebih dari 50 bulan.
Berikut nama perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut:
PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP).
PT Sugih Energy Tbk (SUGI).
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA).
PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB).
PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).
PT Golden Plantation Tbk (GOLL).
PT Polaris Investama Tbk (PLAS).
PT Tridana Insanlestari Tbk (TRIL).
PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT).
PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK).
Suspensi dalam jangka panjang membatasi aktivitas transaksi saham perusahaan tersebut di pasar reguler. Akibatnya, investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli secara normal melalui mekanisme perdagangan bursa.
Situasi tersebut menjadi salah satu dasar BEI mengevaluasi keberlanjutan status pencatatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan menghadapi konsekuensi berupa penghapusan saham dari bursa.
BEI Beri Kesempatan Emiten Melakukan Buyback
Sebelum proses penghapusan pencatatan berlaku efektif, BEI juga mengimbau seluruh perusahaan terkait menjalankan mekanisme pembelian kembali saham atau buyback.
Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam informasi bursa, periode pelaksanaan pembelian kembali saham berlangsung mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Adapun perusahaan harus menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback sekaligus memulai pelaksanaannya pada 10 Mei 2026.
Mekanisme tersebut berkaitan dengan kepentingan pemegang saham dalam menghadapi kebijakan delisting. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan prosedur dan kewajiban yang berlaku selama periode pembelian kembali saham.
Delisting Tidak Menghapus Tanggung Jawab Perusahaan
Penghapusan pencatatan saham tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari seluruh tanggung jawab kepada BEI. Selama tanggal efektif delisting belum berlaku, perusahaan tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai emiten tercatat.
Bahkan setelah memperoleh persetujuan penghapusan saham, perusahaan masih wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi kepada bursa.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa delisting bukan jalan untuk menghindari tanggung jawab perusahaan. Setiap emiten tetap harus menuntaskan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
Bagi investor, perkembangan ini perlu mendapat perhatian karena penghapusan saham dari bursa dapat memengaruhi likuiditas dan mekanisme penyelesaian investasi. Pemegang saham perlu mencermati keterbukaan informasi masing-masing perusahaan sebelum mengambil keputusan.
Melalui kebijakan tersebut, BEI menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pencatatan saham. Penataan perusahaan tercatat diharapkan dapat memperkuat disiplin emiten sekaligus menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia.
(Redaksi)
