IDENESIA.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti kepatuhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP) setelah muncul sejumlah kasus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menyebut pengelola perlu meningkatkan disiplin, terutama dalam mengatur waktu konsumsi dan proses distribusi makanan.
Sudaryono mengungkapkan lebih dari 80 persen kasus keracunan MBG yang terjadi belakangan berkaitan dengan pelanggaran SOP. Ia menyampaikan temuan tersebut saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Sudaryono, pelanggaran tidak hanya muncul pada satu tahap pengelolaan makanan. Sejumlah persoalan juga berkaitan dengan kapasitas dapur, penyimpanan makanan, penyajian, distribusi, hingga kepatuhan terhadap batas waktu konsumsi.
Keracunan MBG Soroti Kapasitas dan Pengelolaan SPPG
Sudaryono menjelaskan kapasitas dapur menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Ia menemukan kondisi ketika dapur dengan kemampuan produksi terbatas harus menyiapkan makanan dalam jumlah besar.
Situasi tersebut dapat membuat pengelola memasak makanan lebih awal. Setelah itu, pengelola menyimpan makanan sebelum mengirimkannya kepada penerima manfaat.
Menurut Sudaryono, pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian pengelola SPPG belum memahami penerapan SOP secara menyeluruh. Pengelola harus menyesuaikan kemampuan produksi dengan kebutuhan agar setiap tahapan pengolahan makanan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Beberapa kasus sebabnya adalah karena tidak paham SOP. SOP penyimpanan makanan disajikan misalnya kapasitas dapur, intinya adalah kenapa ada keracunan? Karena ada dapur kecil dikasih yang banyak, sehingga dia adanya memasak pagi-pagi, ditaruh dulu, dia masak lagi,” ujar Sudaryono.
Ia menilai pengelola tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif dalam menjalankan program MBG. Mereka juga harus menerapkan prosedur keamanan pangan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
BGN kemudian mendorong setiap SPPG memperhatikan seluruh rangkaian pengelolaan makanan. Langkah tersebut mencakup proses produksi, penyimpanan, pengiriman, penyajian, hingga waktu makanan dikonsumsi.
Kasus Sidoarjo Perlihatkan Masalah Waktu Konsumsi
Sudaryono juga memberikan contoh dari kasus yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 500 santri mengalami keracunan dalam peristiwa tersebut.
Berdasarkan investigasi sementara BGN, pengelola memasak makanan sekitar pukul 05.00. Makanan tersebut kemudian mendapat label batas waktu konsumsi sampai pukul 10.00.
Namun, pengiriman makanan berlangsung setelah batas waktu tersebut. Sudaryono menyebut makanan baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.40.
Para penerima kemudian mengonsumsi makanan tersebut pada siang hari. Kondisi itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara batas waktu konsumsi dengan waktu distribusi makanan.
“Sudah tahu jam 10.00 tidak dikonsumsi, diantar sekolah di atas jam 11.00. Kalau enggak salah 11.40 baru diantar ke sekolah, baru dikonsumsi sekolah jam 12.00, jam 13.00, 12.14, terus,” kata Sudaryono.
Menurutnya, pengelola harus menjadikan ketentuan waktu konsumsi sebagai bagian penting dalam operasional SPPG. Mereka perlu memastikan makanan sampai kepada penerima dalam kondisi dan waktu yang sesuai dengan prosedur.
Sudaryono menegaskan BGN tidak bermaksud membenarkan atau memaklumi kasus keracunan yang terjadi. Ia menyampaikan temuan tersebut untuk menunjukkan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan SOP.
“Sehingga bukan kami ingin memaklumi kasus-kasus itu, tapi ini pada intinya kami sampaikan bahwa ini terkait kedisiplinan,” ujarnya.
BGN Tekankan Pengawasan SOP di Setiap Tahap
BGN menilai pengelola SPPG perlu memperkuat pengawasan terhadap penerapan SOP. Pengawasan tersebut tidak hanya berlaku saat petugas mengolah makanan, tetapi juga saat menyimpan dan mendistribusikannya.
Pengelola juga perlu memastikan kapasitas dapur mampu memenuhi jumlah makanan yang harus mereka produksi. Dengan perencanaan yang sesuai, pengelola dapat mengurangi kebutuhan menyimpan makanan terlalu lama sebelum proses distribusi.
Ketepatan waktu pengiriman juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan makanan. SPPG harus memastikan makanan tiba dan dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
Program MBG melibatkan produksi makanan dalam jumlah besar dan distribusi kepada banyak penerima. Karena itu, setiap SPPG perlu menjalankan SOP secara konsisten untuk menjaga keamanan pangan.
BGN menempatkan kedisiplinan sebagai salah satu faktor penting dalam mencegah kasus keracunan MBG. Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP juga perlu berjalan secara berkelanjutan agar setiap tahapan program memenuhi standar keamanan makanan.
(Redaksi)
