IDENESIA.CO - Mencegah pungutan liar saat pengurusan uji kelayakan dari kendaran (Kir).

Komisi II DPRD Samarinda, mendukung penuh upaya pemkot menerapkan pembayaran transaksi uji Kir menggunakan sistem elektronik (e-Kir).

Laila Fatihah, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menerangkan mode transaksi elektronik dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus uji kelayakan kendaraan bermotor.

"Suasana pandemi saat ini membatasi kegiatan masyarakat, maka e-Kir merupakan solusi yang tepat," kata Laila, dikonfirmasi Senin (28/2/2022).

Pihaknya kala menggelar sidak uji Kir di Samarinda, tarif yang dibebankan kepada masyarakat cukup tinggi, bahkan menyentuh angka Rp500 ribu.

Sementara pengujian yang dilakukan disebut tidak maksimal dan tergolong seadanya.

Komisi IV DPRD Samarinda mendorong pemkot lebih tegas mengawasi kinerja OPD terkait.

"Dengan pembayaran online kan pungli bisa dicegah serta PAD pun bertambah," paparnya.

"Potensi kecelakaan berkendara juga berkurang. Karena kondisi kendaraan layak jalan semuanya diperiksa," tegasnya. (Er Riyadi)