IDENESIA.CO - Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, pada Senin (3/2/2025) mengungkapkan penentangannya terhadap rencana Amerika Serikat (AS) yang akan menerapkan tarif baru terhadap impor dari China. Fu menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Tentu saja, kami menentang keras kenaikan tarif yang tidak beralasan ini, dan kami percaya bahwa ini melanggar aturan WTO. Inilah alasan mengapa China mengajukan keluhan resmi ke WTO,” ujar Fu.

Ia juga menambahkan bahwa China mungkin akan dipaksa untuk melakukan pembalasan, namun ia menekankan bahwa perang dagang tidak akan memberikan keuntungan bagi siapa pun.

Fu menilai bahwa langkah AS menaikkan tarif tidak akan menguntungkan bagi negara itu sendiri.

“Kami berharap Presiden AS mengkaji masalah di dalam negerinya dan menemukan solusi yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk dunia,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa meningkatnya tarif tidak akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi AS.

Rencana kenaikan tarif yang diumumkan Presiden Donald Trump pada akhir pekan lalu adalah untuk memberlakukan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko, serta tarif 10% pada impor dari China.

Langkah ini dipicu oleh upaya AS untuk menghentikan penyelundupan fentanil, obat terlarang yang masuk ke negara tersebut melalui ketiga negara itu.

Namun, pejabat-pejabat dari Meksiko dan China menyatakan bahwa masalah krisis opioid yang melanda AS adalah masalah domestik negara tersebut dan bukan kesalahan negara lain.

Dalam kesempatan itu, Fu juga menanggapi alasan AS dalam menerapkan tarif baru, yang dianggapnya “tidak beralasan.”

Fu menjelaskan bahwa China merupakan salah satu negara dengan regulasi yang paling ketat terkait pengendalian fentanil. “China sudah memiliki aturan hukum yang sangat tegas terkait fentanil, sehingga tuduhan bahwa kami tidak mengatasi masalah ini adalah tidak berdasar,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, China melalui perwakilannya di WTO akan terus memperjuangkan kepentingan mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatik.

(Redaksi)