IDENESIA.CO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan visi radikal pemerintahannya yang berfokus pada akselerasi pembangunan multidimensi dan pemberantasan kebocoran di setiap lini negara.
Penegasan komitmen ini disampaikan di tengah peluncuran program strategis Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas yang berlangsung di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11).
Pidato Presiden di hadapan para pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat itu bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah seruan tegas untuk menghentikan praktik penyelewengan dan korupsi yang selama ini menjadi penghambat utama kemajuan bangsa.
Dalam nada yang lugas, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak memungkinkan adanya pendekatan perbaikan yang bertahap dan terpisah-pisah di setiap sektor.
Menurutnya, laju pembangunan global yang sangat cepat menuntut Indonesia untuk melakukan gerak cepat secara simultan di semua bidang agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain.
“Tidak bisa kita fokus di satu sektor, perbaiki, habis itu di satu sektor perbaiki, tidak bisa, kita ketinggalan. Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat, bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat, kita terpaksa kita harus kejar, harus kita kerja keras, di semua bidang,” ujar Presiden, menekankan urgensi dari reformasi yang komprehensif.
Komitmen untuk menghentikan kebocoran ini menjadi pilar utama dalam visi pemerintahan Prabowo. Ia secara eksplisit menyebutkan bahwa praktik penyelewengan anggaran dan kerugian negara harus dihentikan, baik yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pesan ini mengandung mandat yang jelas untuk melakukan reformasi birokrasi, mengakhiri praktik korupsi, serta memperbaiki tata kelola BUMN. Tujuannya adalah menciptakan sektor publik dan entitas bisnis negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Bidang pemerintahan perbaiki birokrasi hentikan korupsi, hentikan kebocoran. Bidang BUMN, perbaiki BUMN, hentikan penyelewengan, kebocoran,” tegasnya, menggarisbawahi dua area krusial yang memerlukan intervensi segera.
Selain reformasi di sektor eksekutif dan korporasi negara, Presiden juga menyoroti pentingnya perbaikan di sektor penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan efektif adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi dan kepastian hukum yang kondusif. Di samping itu, penguatan ekonomi makro juga menjadi fokus agar stabilitas dan pertumbuhan nasional dapat terjaga, menjadi fondasi bagi program pembangunan lainnya.
Dalam pidatonya, Kepala Negara turut menyinggung dua sektor strategis yang menjadi kunci kesejahteraan dan daya saing bangsa kesehatan dan pendidikan.
Di bidang kesehatan, peningkatan layanan yang merata dan berkualitas menjadi perhatian utama. Namun, sektor pendidikan mendapatkan penekanan khusus sebagai mesin pencetak generasi unggul yang akan mengelola kekayaan bangsa di masa depan.
Prabowo menyatakan kebutuhan mendesak Indonesia akan tenaga profesional dalam jumlah besar, mulai dari dokter, dokter gigi, insinyur, hingga ilmuwan. Keberadaan mereka sangat vital untuk mengelola sumber daya alam dan kekayaan nasional secara optimal, memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
“Di bidang pendidikan upayanya sangat besar, kita butuh dokter yang banyak, dokter gigi yang banyak, insinyur-insinyur yang banyak, ilmuwan-ilmuwan yang banyak supaya kita bisa kelola kekayaan kita. Supaya kekayaan kita ini yang bisa kita gelontorkan sehingga semua rakyat merasakan,” jelasnya.
Peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di Bekasi ini menjadi simbol langkah awal pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan visi ini, yakni mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebocoran di semua bidang mendapatkan dukungan kuat dan langkah konkret dari sektor fiskal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, usai Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyatakan fokus utama Kementerian Keuangan adalah memperkuat penerimaan negara melalui perbaikan tata kelola perpajakan dan cukai.
Menkeu Purbaya mengakui adanya potensi shortfall atau kekurangan penerimaan yang masih bisa melebar. Oleh karena itu, langkah-langkah korektif tengah dikebut untuk menutup berbagai celah kebocoran yang merugikan keuangan negara. Peningkatan penerimaan ini, menurut Purbaya, akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama didorong oleh sektor swasta.
“Kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat, harusnya otomatis penerimaan juga lebih cepat. Apalagi private sector-nya didorong kan sekarang,” ujarnya, dikutip pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Namun, di luar faktor pertumbuhan ekonomi, fokus pemerintah kini beralih pada upaya menekan kebocoran pajak dan cukai yang selama ini masih menjadi momok. Purbaya menegaskan, upaya penutupan kebocoran akan dilakukan secara menyeluruh.
“Ceteris paribus, ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di under invoicing, segala macam kita periksa lagi,” kata Purbaya.
Menkeu secara terbuka mengakui bahwa salah satu sumber utama kebocoran penerimaan negara adalah praktik negosiasi yang tidak etis antara aparatur pajak dan wajib pajak.
Untuk memberantas praktik ini, Kementerian Keuangan mengandalkan optimalisasi Coretax, sebuah sistem digital yang dirancang untuk membuat pengawasan dan pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan transparan.
Target penyelesaian Coretax pada akhir minggu ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pajak secara signifikan. Selain memperkuat sistem digital, pemerintah juga mengambil langkah tegas terhadap praktik penyelundupan, khususnya di industri tekstil dan baja.
Menkeu Purbaya menyebutkan bahwa sejumlah pelaku telah teridentifikasi dalam kasus under invoicing, dan perhitungan kerugian negara tengah dilakukan secara cermat untuk memastikan pemulihan kerugian.
(Redaksi)