IDENESIA.CO – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mengingatkan Pemerintah Provinsi Aceh agar tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap kerja sama internasional. Peringatan tersebut muncul setelah Pemprov Aceh mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Pemprov Aceh meminta bantuan kedua lembaga tersebut untuk menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Dave menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memahami aturan hubungan luar negeri Indonesia.
“Penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat,” ujar Dave Laksono, Selasa (16/12/2025).
Dave menilai koordinasi tersebut akan mencegah tumpang tindih kewenangan. Ia juga menilai langkah itu akan menghindari kesalahpahaman diplomatik.
DPR Pahami Inisiatif Aceh Cari Dukungan Global
Dave menyatakan Komisi I DPR RI memahami inisiatif Pemprov Aceh. Menurut dia, pemerintah daerah ingin mempercepat bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Langkah Pemprov Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat kita pahami sebagai inisiatif kemanusiaan,” kata Dave.
Ia menjelaskan bahwa UNDP dan UNICEF memiliki mandat jelas dalam bidang kemanusiaan. Dave menyebut kedua lembaga itu memiliki pengalaman panjang dalam membantu wilayah terdampak bencana.
Dave juga menegaskan bahwa kondisi darurat sering memaksa pemerintah daerah bertindak cepat. Namun, ia meminta Pemprov Aceh tetap mengikuti mekanisme nasional.
“Kita harus memastikan semua langkah sejalan dengan kepentingan nasional,” ujar Dave.
Komisi I Tekankan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dave menegaskan Komisi I DPR RI menaruh perhatian besar terhadap isu tersebut. Ia menyebut Komisi I membidangi urusan luar negeri dan diplomasi.
“Kita semua prihatin atas bencana di Aceh,” kata Dave.
Ia menilai sinergi menjadi kunci utama keberhasilan penanganan bencana. Dave meminta pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional berjalan searah.
“Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi agar diplomasi berjalan sesuai kepentingan nasional,” ujar Dave.
Dave juga mengingatkan bahwa kerja sama luar negeri memiliki konsekuensi diplomatik. Ia meminta setiap langkah tetap berada dalam jalur kebijakan nasional.
Menurut Dave, koordinasi yang baik akan mempercepat bantuan. Ia menilai koordinasi juga akan menjaga posisi Indonesia di mata dunia.
“Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat,” kata Dave.
DPR Fokuskan Pemulihan Warga Aceh
Dave menegaskan masyarakat Aceh harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh pihak memusatkan perhatian pada pemulihan kehidupan warga.
“Masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama,” ujar Dave.
Ia menjelaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada bantuan darurat. Dave menyebut pemulihan jangka panjang juga sangat penting.
Ia menyoroti kebutuhan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dave menilai pemulihan ekonomi warga juga perlu perhatian serius.
“Seluruh upaya harus kita arahkan agar warga kembali hidup normal,” kata Dave.
Dave menegaskan Komisi I DPR RI siap mendukung langkah pemerintah. Ia menyebut dukungan itu akan berjalan melalui fungsi pengawasan dan diplomasi.
“Komisi I DPR RI berkomitmen mendukung langkah-langkah tersebut,” ujar Dave.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa Aceh dapat bangkit. Dave menilai kerja sama solid akan mempercepat pemulihan.
“Dengan kerja sama yang solid, masyarakat Aceh dapat segera bangkit,” imbuhnya.
Pemprov Aceh Kirim Surat ke UNDP dan UNICEF
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat resmi kepada UNDP dan UNICEF. Pemerintah daerah meminta dukungan kedua lembaga tersebut untuk penanganan banjir dan longsor.
Permintaan itu muncul setelah bencana meluas di sejumlah kabupaten dan kota. Pemprov Aceh menilai bantuan internasional dapat mempercepat respons kemanusiaan.
“Pemerintah Aceh resmi menyampaikan permintaan keterlibatan lembaga internasional,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).
Muhammad MTA menjelaskan Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga internasional. Ia merujuk pada pengalaman pascatsunami 2004.
Menurut dia, pengalaman tersebut memberikan pembelajaran penting. Pemerintah Aceh menilai UNDP dan UNICEF memahami kondisi daerah.
Gubernur Aceh Dorong Bantuan Internasional Dibuka
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, juga menyuarakan harapan serupa. Ia berharap bantuan internasional dapat terbuka luas.
Mualem menilai skala bencana membutuhkan dukungan besar. Ia menyebut bantuan nasional dan internasional harus berjalan bersamaan.
Ia menekankan pentingnya percepatan bantuan di lapangan. Menurut Mualem, warga membutuhkan pertolongan segera.
Pemerintah Aceh berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pemulihan daerah terdampak.
UNDP dan UNICEF Tinjau Bentuk Dukungan
UNDP dan UNICEF telah menerima surat resmi dari Pemprov Aceh. Kedua lembaga itu kini melakukan peninjauan internal.
Peninjauan tersebut bertujuan menentukan bentuk dukungan yang tepat. UNDP fokus pada pemulihan pembangunan dan tata kelola.
UNICEF fokus pada perlindungan anak, kesehatan, dan pendidikan. Kedua lembaga menyesuaikan bantuan dengan mandat masing-masing.
Hingga kini, pemerintah pusat masih membahas langkah koordinasi lanjutan. DPR berharap seluruh proses berjalan transparan.
Dave Laksono menegaskan kembali pentingnya koordinasi nasional. Ia meminta semua pihak menempatkan kepentingan masyarakat Aceh sebagai tujuan utama.
(Redaksi)
