Kini status Raperda itu telah selesai masa pembahasan sejak bulan lalu (28/8/2022) dan sudah diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Harapannya setelah Perda itu disahkan dan dijalankan, kemudian nanti terealisasikan dengan baik,” kata Joko Wiranto, Selasa (27/9/2022) kemarin.

Fakta yang dilapangan banyak peraturan yang masih dilanggar dan tidak bisa direalisasikan dengan baik, seperti penertiban pengamen, anak jalanan, gelandangan, dan penertiban lainnya. 

Lanjutnya, Joko mengaskan agar perda tersebut dijalan agar dampaknya dapat dirasakan. 

“Walaupun sudah sah kalau tidak dijalankan percuma, tidak ada dampaknya. Di simpang 4 terpasang baliho ‘siapa yang memberi dapat sanksi,’ tapi kan tidak ada realisasinya, mungkin tidak jalan sampai sekarang,” tegasnya. (Advertorial)