IDENESIA.CO - Pengawasan distribusi gas LPG 3 kg di Samarinda tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menekankan pentingnya partisipasi warga dalam memastikan distribusi gas bersubsidi ini tetap tepat sasaran.

Menurut Vananzda, kelangkaan dan harga tinggi sering kali terjadi akibat praktik penimbunan serta distribusi yang tidak transparan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sistem pemantauan berbasis komunitas, di mana masyarakat dapat melaporkan jika terjadi penyalahgunaan atau penjualan di luar harga eceran tertinggi (HET).

Sebagai langkah konkret, DPRD Samarinda mengusulkan agar pengawasan distribusi LPG 3 kg melibatkan perangkat RT dan kelurahan. Dengan demikian, alokasi gas melon bisa lebih terpantau dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Kami ingin ada sistem distribusi berbasis data di setiap RT agar lebih mudah dalam pengawasan. Setiap keluarga yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi bisa terdata dengan baik," jelas Vananzda.

Selain pengawasan manual, ia juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan sistem digitalisasi dalam pendistribusian LPG 3 kg. Salah satu alternatifnya adalah penerapan sistem kupon elektronik yang hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima subsidi.