"Kalau reshuffle itu terjadi, tentu saja bahwa ukurannya bukan menjadi partai mana atau tidak. Tapi, yang jadi ukuran itu adalah seberapa jauh bapak Presiden terhadap tingkat kinerja maupun profesionalisme berapa janji dan kesepakatan di depan Presiden," jelasnya.

Dia bilang hal itu termasuk komitmen menteri yang bersangkutan dalam menjalankan program Jokowi. Maka itu, kata dia, urusan reshuffle bukan urusan partai politik.

"Sehingga bukan urusan partainya sebetulnya tetapi urusan profesionalisme antara Presiden dengan menterinya, tentang kinerja dan lain-lain sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, pernyataan Presiden Jokowi yang beri sinyal kemungkinan akan lakukan reshuffle ditanggapi elite parpol pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyebut ada menteri yang mesti dievaluasi Jokowi.

Djarot menyinggung persoalan impor beras. Lalu, dia menyebut nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang mesti dievaluasi Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di CikinI, Menteng, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022.