Komisi I DPRD Kaltim meminta semua pihak menyerahkan dokumen pendukung, demi transparansi dan akuntabilitas.

Marthinus mengatakan ahli waris almarhum Haji Nohong, warga yang mengaku pemilik lahan, telah melayangkan dua somasi kepada Pertamina Hulu Sanga Sanga. Tapi, kedua somasi itu belum membuahkan hasil karena Pertamina menyatakan tanah tersebut milik negara.

Pj Gubernur Kaltim, menurutnya, segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa lahan itu.

"Saya berharap Pj Gubernur Kaltim segera menindaklanjuti masalah itu karena sampai saat ini belum ada kejelasan status tanahnya, apakah itu tanah negara atau bukan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan masalah sengketa lahan sudah berlangsung lama dan belum terselesaikan sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkelanjutan.

Komisi I DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. 

(Advertorial)