IDENESIA.CO - Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menerapkan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya dan juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.
“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap eks Menteri Pertahanan ini lewat keterangan tertulis, pada Senin (28/10/2024).
Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri.
“Ya saya suka aja, saya suka aja warnanya cerah, begitu,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini saat ditanya alasan menyukai kendaraan warna putih.
Ketua Umum Partai Gerindra ini diketahui beberapa kali mengendari Maung Garuda produksi PT Pindad Bandung, Jawa Barat ini di beberapa kesempatan usai resmi dilantik sebagai presiden.
Prabowo berangkat dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR RI iring-iringan dengan mobil Maung Garuda jenis MV3 dengan total delapan mobil dan senada semua berwarna putih.
Ketika mengantarkan kepulangan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo, Prabowo juga menggunakan kendaraan yang sama.
Pada saat menghadiri Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menggunakan kendaraan Maung Garuda itu untuk menyapa warga Magelang di sepanjang jalan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Keinginan Prabowo itu mendapatkan respons dari tiga anak buahnya. Berikut respons mereka.
Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung jika setiap menteri menggunakan kendaraan dinas mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.
"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan PT Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick ditemui di sela pertamuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Namun, Erick menyebutkan bahwa semua itu harus ada tahapan, sehingga harus ada pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya.
