IDENESIA.CO - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal y...
IDENESIA.CO - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa lima kesepakatan utama tengah dijajaki sebagai respons terhadap kebijakan tersebut yang menetapkan bea masuk hingga 32 persen pada produk-produk tertentu.
Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis (24/4), Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan upaya konkret untuk merespons dampak kebijakan dagang Presiden Donald Trump yang berdampak pada sejumlah produk ekspor Indonesia.
"Pemerintah Indonesia telah menjalankan komunikasi dan negosiasi dengan AS untuk merespons kebijakan tarif resiprokal tersebut," ujar Sri Mulyani.
Berikut adalah lima kesepakatan utama yang tengah dijajaki oleh Indonesia dan AS:
1.Penyesuaian Tarif Bea Masuk untuk Produk Tertentu
Indonesia akan menyesuaikan tarif bea masuk untuk beberapa produk tertentu asal AS yang berpotensi merugikan Indonesia, dalam rangka menanggapi kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS.
2.Peningkatan Impor Produk dari AS
Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk meningkatkan impor dari AS, khususnya produk-produk yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Produk yang dimaksud antara lain minyak dan gas bumi (migas), mesin, peralatan teknologi, serta produk pertanian.
3.Reformasi di Sektor Perpajakan dan Kepabeanan
Indonesia akan melanjutkan reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, guna mempercepat alur perdagangan dan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh importir dan eksportir.
4.Penyesuaian Kebijakan Non-Tarif
Pemerintah Indonesia juga berencana untuk menyesuaikan kebijakan non-tarif, termasuk pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, serta mempertimbangkan peraturan teknis yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
5.Penanggulangan Banjir Impor
Langkah terakhir yang dijajaki adalah penerapan kebijakan untuk menanggulangi banjir impor, dengan mekanisme trade remedies yang dapat diimplementasikan secara responsif dan cepat.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kelima langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keberlanjutan anggaran negara. “Kebijakan dan reformasi ini sangat penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung program pembangunan nasional,” tambah Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga gencar memperluas pasar ekspor untuk produk unggulan nasional, mengincar negara-negara di kawasan ASEAN Plus Three (China, Jepang, Korea Selatan), negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), serta kawasan Eropa sebagai tujuan ekspor yang lebih luas.
Konteks Ekonomi Global
Keputusan AS untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap produk-produk Indonesia bukan hanya berimbas pada sektor perdagangan, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi stabilitas ekonomi domestik. Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian akibat tarif, tetapi juga menggencarkan diplomasi ekonomi untuk membuka pasar baru yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
(Redaksi)
