IDENESIA.CO – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris memasuki fase pengetatan anggaran terbesar dalam sejarah modern mereka. Pemerintah Inggris resmi menargetkan penjualan sejumlah kedutaan besar serta hunian diplomatik di berbagai negara sebagai strategi mengurangi beban anggaran yang terus membesar. Politico melaporkan langkah drastis ini pada Jumat (28/11/2025) setelah mengutip dokumen anggaran terbaru yang dirilis pemerintah.
Langkah pemangkasan tersebut bukan sekadar penyesuaian kecil. Kemlu Inggris kini meninjau portofolio global mereka senilai 2,5 miliar poundsterling atau sekitar USD3,3 miliar. Portofolio itu mencakup kurang lebih 6.500 properti yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari gedung kedutaan besar, konsulat, hingga perumahan diplomat. Pemerintah ingin mengidentifikasi “aset yang akan dilepaskan” demi mendapatkan uang tunai sekaligus mengurangi biaya perawatan yang kian membengkak.
Ratusan Bangunan Rusak dan Terlalu Mahal Dirawat
Transisi menuju efisiensi ini muncul setelah audit internal menemukan ratusan properti diplomatik berada dalam kondisi memprihatinkan. Laporan gabungan Kantor Audit Nasional (NAO) dan Komite Akuntabilitas Publik (PAC) mengungkapkan bahwa sekitar 933 properti setara 15% dari total aset Kemlu, dikategorikan tidak aman atau tidak beroperasi dengan baik.
Karena kerusakan itu, Kemlu Inggris memperkirakan biaya untuk mengatasi tunggakan perawatan mencapai 450 juta poundsterling. Angka tersebut jauh lebih besar daripada kemampuan anggaran diplomatik Inggris saat ini, apalagi setelah negara tersebut memangkas pengeluaran publik di berbagai sektor sejak pandemi dan krisis ekonomi berkelanjutan.
Akibatnya, penjualan aset dianggap sebagai langkah paling realistis. “Rencana restrukturisasi tersebut juga memperkirakan pengurangan hampir sepertiga staf yang berbasis di Inggris,” tulis Politico, menandai bahwa langkah penyelamatan anggaran ini tidak hanya menyasar properti, tetapi juga struktur organisasinya.
Lokasi Berbiaya Tinggi Jadi Target Utama, Termasuk New York
Pemerintah Inggris kini menargetkan lokasi-lokasi berbiaya operasional tinggi. New York menjadi salah satu prioritas, terutama setelah laporan menyebutkan adanya kemungkinan penjualan penthouse mewah senilai USD15 juta di kompleks 50 United Nations Plaza.
Hunian diplomat itu memang tergolong luar biasa. Apartemen seluas satu lantai penuh di lantai 38 gedung tersebut memiliki tujuh kamar tidur, perpustakaan, enam kamar mandi, serta satu kamar mandi kecil tambahan. Meskipun menawarkan kenyamanan maksimal dan standar keamanan tinggi, biaya pemeliharaan serta biaya hidup di New York menjadikan properti ini dianggap terlalu boros untuk operasional diplomatik masa kini.
Selain New York, berbagai kedutaan besar di kawasan metropolitan global diyakini masuk daftar evaluasi. Pemerintah Inggris disebut mencari lokasi yang dapat memberikan nilai jual tinggi namun tidak mengganggu operasi diplomatik utama.
Setelah Jual Kedutaan Bangkok dan Tokyo, Tidak Banyak Aset Bernilai Tinggi yang Tersisa
PAC menegaskan bahwa Kemlu Inggris sebenarnya sudah mulai melakukan penjualan aset besar sejak beberapa tahun terakhir. Mereka telah menjual kompleks kedutaan besar di Bangkok dan Tokyo, dua properti yang nilainya sangat tinggi dan dianggap tidak lagi efisien secara biaya.
Namun, langkah ini menciptakan tantangan baru. PAC mencatat bahwa Kemlu kini “tidak memiliki banyak aset besar lainnya yang layak untuk dijual.” Artinya, pemerintah perlu lebih selektif dan strategis dalam memilih bangunan mana yang harus dilepas tanpa mengorbankan kepentingan diplomatik jangka panjang.
Penataan Ulang 250 Kantor Diplomatik di 150 Negara
Selain menjual properti, pemerintah Inggris juga melakukan evaluasi besar terhadap lebih dari 250 pos diplomatik di lebih dari 150 negara. Peninjauan ini mencakup skala operasi, lokasi kantor, dan biaya operasional tahunan.
Transisi ke strategi diplomasi yang lebih efisien diperkirakan akan mengubah peta keberadaan Inggris di panggung internasional. Berbagai analis menilai kebijakan ini bisa berdampak pada kecepatan layanan konsuler, kapasitas intelijen, hingga kemampuan Inggris menjaga pengaruh politik globalnya.
Pemangkasan Staf hingga 30% Tambah Tekanan Internal
Selain penjualan aset, Kemlu Inggris juga memangkas pengeluaran dengan mengurangi jumlah staf. Tawaran pesangon telah diberikan kepada pegawai yang berbasis di Inggris, sebuah proses yang diperkirakan memangkas jumlah karyawan hingga 30%.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran internal. Para diplomat dan mantan pejabat Kemlu memperingatkan bahwa pemotongan besar-besaran dapat mengganggu kemampuan Inggris merespons krisis internasional, mengelola hubungan bilateral, dan menawarkan perlindungan warga negara di luar negeri.
Namun pemerintah bersikeras bahwa kebijakan ini perlu dilakukan demi menciptakan struktur diplomatik yang lebih ramping dan modern.
(Redaksi)
