IDENESIA.CO – Ketegangan di Laut Cina Selatan kembali meningkat setelah pihak Filipina dan Cina saling menuding terkait konfrontasi maritim di perairan Second Thomas Shoal pada Senin (20/7/2026). Insiden tersebut melibatkan kapal patroli dari kedua negara dan memicu kekhawatiran diplomatik dari sejumlah pihak internasional.
Pihak Militer Filipina menyatakan bahwa personel Penjaga Pantai Cina mendekati pos militer BRP Sierra Madre secara agresif. Dalam insiden tersebut, seorang prajurit Angkatan Laut Filipina mengalami luka di bagian kepala setelah personel Cina mengayunkan tongkat kayu saat kapal mendekat.
Pemerintah Filipina menempatkan kapal BRP Sierra Madre sebagai pos militer resmi di kawasan Second Thomas Shoal sejak beberapa dekade lalu. Filipina mempertahankan keberadaan kapal perang tersebut untuk menjaga klaim kedaulatan territory mereka di perairan tersebut, sementara pemerintah Cina terus menolak legalitas keberadaan pos tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi Angkatan Bersenjata Filipina, satu unit kapal Penjaga Pantai Cina yang membawa delapan personel mendekati BRP Sierra Madre untuk mengambil dokumentasi foto dan video. Pasukan penjaga Filipina merespons tindakan tersebut dengan menyiagakan personel di lokasi.
Dua kapal karet milik Filipina kemudian bergerak mendekat untuk mengarahkan kapal Cina agar menjauh dari kawasan BRP Sierra Madre. Namun, tindakan pengusiran tersebut memicu interaksi fisik antara kedua pihak, hingga kapal Penjaga Pantai Cina melakukan tindakan kekerasan menggunakan tongkat kayu.
Eskalasi Konflik dan Saling Tuding Pihak yang Bertikai
Atas peristiwa tersebut, Militer Filipina menyampaikan protes keras dan meminta pemerintah Beijing menghentikan tindakan ilegal di perairan tersebut. Pihak Manila mendesak Penjaga Pantai Cina serta armada milisi maritim Cina untuk mematuhi aturan hukum internasional yang berlaku di Laut Filipina Barat.
Pemerintah Filipina menegaskan pentingnya penghormatan terhadap Putusan Arbitrase Internasional tahun 2016. Keputusan hukum independen tersebut menetapkan bahwa wilayah Second Thomas Shoal masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina sejauh 200 mil laut dan membatalkan klaim historis Cina di kawasan tersebut.
Sebaliknya, pihak Penjaga Pantai Cina menolak pernyataan resmi dari militer Filipina. Beijing mengklaim bahwa kapal Filipina mengabaikan peringatan navigasi dan melakukan manuver berbahaya saat mendekati kapal patroli Cina, serta memulai serangan fisik terlebih dahulu menggunakan dayung dan tongkat kayu.
Pihak pemerintah Cina menilai Manila berusaha memutarbalikkan fakta kejadian demi membentuk opini publik internasional. Peristiwa saling tuding ini membuktikan bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan masih terus berlangsung dan membutuhkan perhatian serius dari para pihak terkait.
Sebagai bentuk respons diplomatik, Kementerian Luar Negeri Cina memanggil Duta Besar Filipina di Beijing pada Selasa (21/7/2026). Pemerintah Cina menyampaikan nota protes resmi atas aksi yang mereka sebut sebagai provokasi di wilayah Ren’ai Reef, nama lokal Cina untuk Second Thomas Shoal.
Reaksi Keras dari Amerika Serikat dan Australia
Insiden fisik tersebut mendapat tanggapan resmi dari sejumlah negara mitra Filipina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengkritik tindakan armada Penjaga Pantai Cina yang memicu bahaya keselamatan navigasi bagi personel Angkatan Laut Filipina di kawasan perairan sengketa tersebut.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengimbau pemerintah Beijing agar menghentikan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas regional. Pihak Washington menilai tindakan provokatif di kawasan perairan strategis bertentangan dengan semangat penyelesaian sengketa secara damai.
Senada dengan sikap AS, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong juga menyampaikan keprihatinannya atas dinamika keamanan terbaru di kawasan tersebut. Australia menilai aksi konfrontasi maritim berpotensi mengganggu stabilitas keamanan regional dan mengimbau semua pihak untuk menahan diri.
Kementerian Luar Negeri Filipina menegaskan akan mengambil langkah-langkah diplomatik susulan untuk merespons tindak kekerasan terhadap anggotanya. Manila kembali menekankan bahwa Second Thomas Shoal sepenuhnya berada di wilayah hak berdaulat Filipina sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS).
Di sisi lain, Beijing tetap mempertahankan klaim wilayah atas hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan. Ketidaksepakatan atas batasan hukum perairan ini menyebabkan ketegangan di Laut Cina Selatan terus terjadi secara berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Dampak Konflik terhadap Agenda Diplomatik ASEAN
Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan jadwal Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila. Agenda diplomatik tersebut juga dihadiri oleh pejabat tinggi luar negeri dari negara mitra, termasuk Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menggarisbawahi pentingnya prinsip kebebasan navigasi di jalur laut Asia Tenggara. Rubio menyebutkan bahwa gangguan terhadap kebebasan jalur pelayaran dapat memberi dampak negatif bagi kestabilan ekonomi dan kedaulatan negara-negara anggota ASEAN.
Terjadinya konfrontasi terbaru ini menambah tantangan dalam proses negosiasi Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan Cina. Para pengamat menilai bahwa perbedaan pandangan di lapangan berpotensi memperlambat tercapainya kesepakatan tata perilaku bersama di Laut Cina Selatan.
Selain pembahasan isu keamanan maritim, forum Menlu ASEAN juga membahas krisis politik di Myanmar. Pemerintah Thailand mengusulkan peninjauan kembali keterlibatan Myanmar dalam pertemuan resmi ASEAN untuk mendorong penyelesaian masalah secara bertahap melalui saluran dialog langsung.
Namun, pemerintah Malaysia menyampaikan penolakan terhadap pemulihan hubungan tingkat tinggi selama tindak kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar masih berlangsung. Berbagai isu strategis ini menunjukkan bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan dan krisis regional memerlukan pendekatan diplomasi yang konsisten dari seluruh pihak.
(Redaksi)
