IDENESIA.CO - Kubu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak hanya berfokus pada status tersangka yang kini disandangnya, namun juga melanjutkan perjuangan hukum terkait keabsahan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa pihaknya berencana menggugat proses seleksi yang melahirkan pimpinan KPK saat ini, yang dinilai mengandung cacat hukum.

“Iya, kami melihat adanya cacat hukum dalam proses tersebut,” ujar Maqdir Ismail dalam keterangannya pada Rabu (29/1/2025).

Maqdir mengungkapkan bahwa gugatan ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa seleksi pimpinan KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden dan DPR yang terpilih pada periode 2024-2029, bukan oleh Presiden Joko Widodo yang menjabat saat ini.

Meski demikian, Maqdir mengaku bahwa pihaknya masih mempertimbangkan waktu dan strategi yang tepat untuk mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami sedang mematangkan rencana ini, belum dapat dipastikan kapan akan dilayangkan,” tambahnya.