IDENESIA.CO, PARIWARA - Parkir liar sedikit banyak disebut merugikan pemerintah dari sisi pendapatan daerah.

Retribusi yang mestinya masuk dalam kantong pendapatan pemerintah kota, jadi tidak maksimal.

Untuk itu, Komisi II DPRD Samarinda, meminta kepada dinas terkait agar bisa bertindak sedikit lebih tegas.

Fuad Fakhruddin, Ketua Komisi II DPRD Samarinda menjelaskan, aparat pemerintah kota seperti petugas dinas perhubungan dan Satpol PP sejatinya punya kewenangan mengehentikan aktivitas jukir liar.

Salah satu lokasi yang disorot adalah kerap menjamurnya juru parkir liar di kawasan Pasar Pagi.

"Sudah jelas ilegal, apalagi ada potensi PAD yang besar jika retribusi parkir betul-betul dimaksimalkan," kata Fuad, Jumat (25/3/2022).

Praktik jukir liar yang terus berulang di sejumlah kawasan di Samarinda juga disoroti oleh Politisi Partai Gerindra ini, meskipun sudah berkali-kali ditertibkan oleh aparat gabungan baik dari Dishub, Satpol PP, hingga kepolisian.

Menurutnya sudah diketahui secara umum bahwa praktik yang dilarang dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut dilatarbelakangi oleh oknum tertentu.

"Sudah bisa diteliti, setiap kali pemkot melakukan penertiban, beberapa hari kemudian oknum jukir liar kembali beroperasi di tempat tersebut," imbuhnya.

Fuad menilai aparat tidak boleh kalah dari oknum yang mengklaim "berkuasa" di kawasan yang seharusnya steril dari parkir kendaraan, karena juga bersangkutan dengan kelancaran lalu lintas dan tata kota.

"Kita dukung rencana Pemkot untuk parkir digital, kalau pembayaran (parkir) masih tetap manual, sampai kapanpun retribusi parkir tidak akan bisa maksimal," pungkasnya. (pariwara)