
IDENESIA.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menarik perhatian media internasional. Kantor berita Reuters menilai pemerintah Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang memaksa evaluasi terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kajian tersebut mencakup efisiensi anggaran, jumlah penerima manfaat, hingga pembangunan dapur baru.
Dalam laporan berjudul Indonesia Weighs $2 Billion Cut to Prabowo’s Signature Free Meals Programme yang terbit Kamis (25/6/2026), Reuters menyebut evaluasi itu menjadi sinyal meningkatnya tantangan pembiayaan sekaligus tata kelola program berskala nasional tersebut.
Reuters Sebut Anggaran MBG Berpotensi Berkurang
Reuters mengutip dokumen internal dan sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan. Badan Gizi Nasional (BGN) disebut mengkaji pengurangan sekitar 15 persen dari total anggaran MBG.
Saat ini, pemerintah mengalokasikan Rp268 triliun untuk program tersebut. Nilai efisiensi diperkirakan mencapai Rp40 triliun. Salah satu sumber bahkan memperkirakan angkanya dapat menyentuh Rp50 triliun.
Hingga kini, pemerintah masih membahas besaran penghematan. Keputusan final belum ditetapkan.
Kajian Juga Menyasar Penerima Manfaat
Reuters melaporkan pemerintah juga mengevaluasi target penerima MBG. Jumlah penerima berpotensi turun dari 62,5 juta menjadi sekitar 49 juta orang.
BGN ingin memperketat syarat sosial dan ekonomi penerima. Langkah itu bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban anggaran negara.
Pembangunan Dapur Baru Masuk Daftar Evaluasi
Selain penerima manfaat, pemerintah juga mengkaji pembangunan lebih dari 13.000 dapur baru.
Reuters menyebut evaluasi menemukan sejumlah inefisiensi dalam pelaksanaan program. Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan model yang lebih hemat biaya.
Salah satu sumber Reuters mengusulkan penggunaan dapur berbasis sekolah. Jepang dan China telah menerapkan sistem tersebut. Model itu dinilai lebih efisien dibanding membangun dapur baru dalam jumlah besar.
Kemenkeu Masih Menunggu Usulan BGN
Kementerian Keuangan belum menetapkan besaran efisiensi anggaran MBG. Kementerian masih menunggu usulan resmi dari Badan Gizi Nasional.
Reuters memperkirakan pemerintah akan merampungkan pembahasan dalam beberapa pekan mendatang.
Sorotan terhadap MBG menguat setelah Presiden Prabowo mencopot mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Aparat kemudian menangkapnya atas dugaan salah kelola dan tindak pidana korupsi.
Salah satu sumber Reuters mengatakan pemerintah tidak hanya menghadapi keterbatasan fiskal. Evaluasi juga menemukan sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak lagi diperlukan sehingga mendorong penyesuaian program.
(Redaksi)



