IDENESIA.CO –Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menghadiri persidangannya di Pengadilan Distrik Tel Aviv pada Senin (1/12/2025).
Kehadirannya menjadi sorotan karena menandai momen pertama ia memasuki ruang sidang sejak mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Isaac Herzog. Permohonan tersebut berkaitan dengan kasus korupsi yang membayangi dirinya selama hampir lima tahun.
Netanyahu tiba dengan pengawalan ketat, sementara situasi di sekitar gedung pengadilan meningkat tegang.
Sekelompok kecil demonstran bergerak menyampaikan protes dan mengenakan pakaian terusan oranye menyerupai seragam narapidana.
Mereka menuntut agar Netanyahu dipenjara dan menolak wacana amnesti yang diajukan sang Perdana Menteri.
Ilana Barzilay, salah satu demonstran, menyatakan penolakannya secara tegas.
“Tidak dapat diterima bahwa Netanyahu meminta amnesti tanpa mengaku bersalah atau mengambil tanggung jawab apa pun,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan kemarahan sebagian masyarakat yang melihat langkah Netanyahu sebagai upaya menghindari proses hukum.
Untuk diketahui, Netanyahu merupakan Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel.
Jaksa penuntut mendakwa dirinya sejak 2019 atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Persidangannya dimulai pada 2020 dan terus berjalan bersamaan dengan dinamika politik yang kompleks, termasuk beberapa kali pemilu yang berakhir tanpa mayoritas jelas.
Kasus Hukum Pengaruhi Stabilitas Politik
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kasus hukum Netanyahu memengaruhi arah politik Israel.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa koalisi sayap kanan yang dipimpinnya, yang sering digambarkan sebagai koalisi paling konservatif dalam sejarah negara itu, kesulitan meraih kursi mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.
Kondisi tersebut memicu spekulasi bahwa proses hukum Netanyahu melemahkan basis dukungan politiknya.
Meski demikian, Netanyahu tetap mempertahankan permohonan amnesti yang ia ajukan. Ia membantah seluruh tuduhan dan menyampaikan argumentasi formal melalui surat yang dirilis tim pengacaranya pada Minggu lalu.
Dalam surat itu, kuasa hukumnya menyatakan bahwa keharusan hadir secara rutin di persidangan menghambat kemampuan Netanyahu untuk memimpin negara di tengah berbagai krisis yang sedang berlangsung.
“Kehadiran rutin di pengadilan telah menghambat kemampuan Perdana Menteri untuk memerintah. Amnesti akan menjadi hal yang baik bagi negara,” bunyi keterangan dalam surat tersebut.
Alasan tersebut menunjukkan bahwa Netanyahu menempatkan urgensi politik sebagai dasar permintaan amnestinya.
Tekanan dari Luar dan Dalam Negeri
Permintaan amnesti itu sendiri muncul hanya dua minggu setelah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada Presiden Herzog.
Dalam surat tersebut, Trump mendesak pemerintah Israel mempertimbangkan pengampunan bagi Netanyahu dan mengkritik proses hukum yang menjeratnya sebagai penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan.
Namun, langkah Netanyahu dianggap tidak lazim oleh banyak pakar hukum. Di Israel, presiden biasanya memberikan pengampunan setelah proses hukum tuntas dan vonis dijatuhkan.
Tidak ada preseden bagi permohonan amnesti di tengah persidangan yang masih berjalan. Karena itu, permintaan Netanyahu menimbulkan perdebatan baru dalam diskusi publik mengenai integritas sistem hukum negara tersebut.
Berbagai politisi oposisi pun menolak permohonan tersebut. Mereka menilai bahwa amnesti hanya dapat diberikan jika Netanyahu mengakui kesalahan dan bersedia keluar dari panggung politik.
Selain itu, sebagian politisi mendorong percepatan pemilihan umum nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 sebagai jalan paling demokratis untuk menyelesaikan kebuntuan politik.
Respons Naftali Bennett dan Arah Politik Baru
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett ikut menanggapi isu tersebut. Bennett pernah mengalahkan Netanyahu pada pemilu 2021 sebelum Netanyahu kembali merebut jabatan perdana menteri setahun berikutnya.
Kini, Bennett menawarkan pendekatan kompromi sebagai solusi bagi kemacetan politik yang terjadi.
“Dengan cara ini, kita bisa meninggalkan ini di belakang kita, bersatu dan membangun kembali negara ini bersama-sama,” kata Bennett melalui pernyataannya.
Bennett kini memperoleh dukungan publik yang meningkat. Berbagai jajak pendapat menempatkannya sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Netanyahu jika ia memutuskan mundur dari jabatannya.
Kehadiran Netanyahu di pengadilan pada Senin lalu mempertegas bahwa permohonan amnesti itu memulai babak baru dalam dinamika politik Israel. Pemerintah, oposisi, dan publik kini menunggu keputusan Presiden Herzog yang memiliki kewenangan penuh untuk menanggapi permintaan tersebut.
Sementara itu, proses hukum terhadap Netanyahu yang telah berlangsung hampir lima tahun terus menimbulkan perdebatan mengenai integritas kepemimpinan dan arah masa depan politik Israel.
Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan akan menentukan apakah Israel akan memasuki era pemerintahan baru atau melanjutkan ketidakpastian politik yang berlarut-larut.
(Redaksi)P