IDENESIA.CO – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memicu gejolak politik nasional setelah ia secara resmi meminta Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan atas dakwaan korupsi yang selama lima tahun terakhir menjeratnya.
Ia mengajukan permintaan itu pada Minggu (23/11) dan memicu perdebatan sengit karena banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya dramatis untuk mengakhiri persidangan panjang yang menurutnya telah memecah belah bangsa.
Netanyahu menegaskan bahwa pengampunan akan membantu menyatukan kembali rakyat Israel, terutama ketika kawasan Timur Tengah memasuki masa perubahan besar dan penuh ketidakpastian.
Ia berupaya menggambarkan langkah itu sebagai cara untuk meredakan ketegangan sosial dan politik yang terus meningkat.
Namun, reaksi keras langsung muncul dari oposisi. Para rival politik Netanyahu mengecam permohonannya dan mengklaim langkah tersebut akan merusak institusi demokrasi Israel.
Mereka menilai permintaan pengampunan justru mengirimkan pesan bahwa seorang perdana menteri dapat menghindari proses hukum ketika kekuasaan berada di pihaknya.
Dalam pernyataan terpisah pada Minggu (30/11), Kantor Perdana Menteri Israel mengonfirmasi bahwa Netanyahu telah mengirim permintaan pengampunan secara resmi ke departemen hukum Kantor Kepresidenan.
Sementara itu, pihak kepresidenan menyebut permintaan tersebut sebagai “langkah luar biasa” yang memiliki “implikasi signifikan” terhadap sistem hukum negara.
Kantor Presiden Israel, Isaac Herzog, menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau permintaan tersebut secara bertanggung jawab.
Presiden akan menilai permintaan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan setelah ia menerima seluruh pendapat yang relevan, menurut pernyataan resmi kepresidenan yang dikutip dari CBS News.
Netanyahu Menjadi Perdana Menteri Pertama dalam Sejarah Israel yang Disidang
Netanyahu hingga kini memegang status sebagai satu-satunya perdana menteri Israel yang masih menjabat namun menjalani persidangan. Ia menghadapi dakwaan korupsi besar, termasuk penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penerimaan suap dalam tiga kasus terpisah.
Kasus-kasus itu menuduh Netanyahu menukar kebijakan dan bantuan politik dengan keuntungan pribadi dari konglomerat kaya.
Meskipun demikian, Netanyahu belum dijatuhi hukuman atas dakwaan mana pun. Ia konsisten membantah tuduhan tersebut dan menyebut persidangan ini sebagai “perburuan penyihir” yang menurutnya direkayasa media, kepolisian, serta lembaga peradilan.
Dorongan dari Donald Trump Memperkuat Kontroversi
Permintaan pengampunan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Beberapa minggu sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendesak Israel untuk mengampuni Netanyahu.
Trump bahkan mengirim surat langsung kepada Presiden Herzog. Ia menilai dakwaan korupsi terhadap Netanyahu sebagai “penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan”.
Dukungan Trump ini memperparah perdebatan di Israel karena sebagian masyarakat menilai campur tangan pemimpin asing dalam proses hukum domestik dapat memengaruhi independensi sistem peradilan negara tersebut.
Netanyahu Klaim Persidangan Ganggu Tugas Negara
Dalam pernyataan video yang dirilis ke publik, Netanyahu menggambarkan persidangannya sebagai sumber perpecahan nasional. Ia bahkan menyebut kewajibannya hadir di pengadilan tiga kali setiap minggu sebagai beban berat yang menghambat kemampuannya menjalankan tugas negara.
“Kelanjutan persidangan mencabik-cabik kita dari dalam, memicu perpecahan, dan memperdalam keretakan. Saya percaya penghentian segera persidangan akan membantu meredakan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi nasional,” ujar Netanyahu.
Selain itu, proses persidangan juga mengalami sejumlah penundaan karena Netanyahu harus menangani perang berkepanjangan melawan Hamas serta agresi Israel di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023.
Proses Pengampunan Masih Panjang
Sumber resmi menjelaskan bahwa permintaan pengampunan Netanyahu memuat dua dokumen, yakni surat terperinci dari kuasa hukumnya dan surat pribadi yang ia tandatangani sendiri. Sesuai prosedur, pihak terkait akan mengirim dokumen tersebut ke Kementerian Kehakiman untuk dievaluasi.
Setelah kementerian menyampaikan pendapatnya, pejabat akan mengalihkan berkas itu ke Penasihat Hukum Kantor Kepresidenan. Penasihat tersebut kemudian menyusun rekomendasi hukum tambahan dan mengirimkannya kepada Presiden Herzog sebagai dasar untuk memutuskan apakah permohonan pengampunan itu diterima atau ditolak.
Dengan pengajuan pengampunan ini, aroma krisis politik di Israel semakin terasa kuat. Para analis menyebut langkah Netanyahu sebagai upaya menyelamatkan karier politiknya sekaligus menghindari kemungkinan hukuman berat jika persidangan berlanjut.
Sementara itu, publik Israel masih terbelah. Sebagian mendukung Netanyahu dan percaya ia adalah korban kriminalisasi politik, sementara sebagian lainnya meyakini pengampunan hanya akan mencederai supremasi hukum.
Proses peninjauan pengampunan kini berada di tangan Presiden Herzog. Keputusan yang ia ambil berpotensi mengubah peta politik Israel dan menentukan apakah Netanyahu dapat mempertahankan pengaruhnya atau justru menghadapi konsekuensi hukum yang selama ini membayanginya.
(Redaksi)