IDENESIA.CO - Peneliti senior dari Citra Institute, Efriza, meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memiliki daftar nama-nama menteri yang diperkirakan akan menjadi sasaran reshuffle kabinet. Efriza menilai saat ini Presiden Prabowo tengah memberi kesempatan kepada para pembantunya dan mencari momentum yang tepat untuk melakukan perubahan dalam kabinet.

"Presiden Prabowo sudah punya nama-nama menteri yang layak diganti, dia sekarang sedang mencari waktu yang tepat untuk mengambil keputusan," ujar Efriza, Selasa (11/2).

Menurut Efriza, ada sejumlah menteri yang dianggap telah mendapat sorotan negatif dari masyarakat dan bahkan kritikan keras dari DPR, yang menjadikannya kandidat potensial untuk diganti. Salah satu menteri yang disebutkan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dinilai gagal dalam kebijakan terkait LPG 3 kg.

"Menteri ESDM, karena kebijakannya tentang LPG 3 kg menyengsarakan masyarakat dan juga gagal menerjemahkan keinginan Prabowo," kata Efriza.

Menteri lainnya yang dinilai layak diganti adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menurut Efriza tidak menunjukkan kinerja yang memadai di mata DPR. "Natalius Pigai pernah dicecar oleh DPR karena tidak terlihat bekerja," ujar Efriza.

Selain itu, Efriza juga menyebutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dianggap menciptakan konflik internal di kementeriannya dan tidak menunjukkan kinerja yang cukup baik di mata publik.

"Ketiga, Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang malah menciptakan konflik antara dirinya dan pegawai kementerian. Kinerjanya juga minim diketahui publik," tuturnya.

Efriza juga mengungkapkan bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Budi Arie, sebaiknya diganti karena sedang terjerat kasus korupsi yang dapat memengaruhi kinerjanya dalam pemerintahan. "Budi Arie sedang diminta jadi saksi dalam kasus korupsi," kata Efriza.

Menurut Efriza, meski asas praduga tak bersalah harus dihormati, namun kasus korupsi yang melibatkan Budi Arie dapat merusak citra pemerintahan yang bersih. "Artinya kerjanya tidak bisa maksimal, hasil kinerjanya juga dianggap gagal dalam survei, bahkan citra pemerintahan yang baik agak ternodai dalam pemeriksaan kasus korupsi ini," jelasnya.

Efriza juga menambahkan, bahwa ada kesan bahwa Budi Arie lebih patuh kepada Presiden Jokowi ketimbang kepada Prabowo, yang dapat mengganggu soliditas dalam kabinet. "Ada asumsi bahwa Budi Arie tidak siap untuk patuh dan solid bersama Prabowo," tuturnya.

(Redaksi)