Selain dampak sosial yang luas, pernikahan siri di Kota Samarinda juga berimbas pada aspek ekonomi dan hukum bagi perempuan dan anak.
Selengkapnya
DPRD Samarinda meminta seluruh sekolah yang ada di Kota Tepian untuk tidak memaksakan siswa atau wali murid membayar iuran perpisahan.
Selengkapnya
Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Samarinda Tahun 2025 turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Selengkapnya
Pemkot Samarinda didorong untuk memperhatikan kesesuaian antara pembangunan infrastruktur dan dunia pendidikan.
Selengkapnya
DPRD Samarinda mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang menerapkan disiplin yang baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan budaya kerja sama yang baik antar OPD.
Selengkapnya
Upah tenaga pengajar menjadi salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius DPRD Samarinda.
Selengkapnya
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kota Layak Anak (KLA).
Selengkapnya
Menurutnya, persoalan dalam pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dari pemerintah daerah, melainkan membutuhkan bantuan dari dunia usaha dan masyarakat sebagai penopang kualitas SDM.
Selengkapnya