IDENESIA.CO – Kementerian Dalam Negeri mulai memperkenalkan paradigma baru dalam sistem birokrasi Indonesia. Penerapan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan kini bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan sebuah langkah menuju transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem kerja pemerintah dengan perkembangan zaman. Menurutnya, sektor swasta telah lebih dahulu mengadopsi model kerja jarak jauh tanpa menurunkan produktivitas. Hal ini menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mulai mengkaji efisiensi ruang dan waktu bagi para abdi negara.
Membangun Efisiensi Melalui Transformasi Kerja
Bima Arya menegaskan bahwa momentum saat ini sangat tepat untuk menata ulang cara kerja birokrasi. Ia menilai banyak aspek dalam sistem kerja konvensional yang masih bisa dioptimalkan demi mencapai penghematan anggaran negara dan peningkatan fokus kerja.
“Momentum ini kita gunakan untuk membangun transformasi budaya kerja yang lebih efektif lagi. Jadi jangan-jangan selama ini masih sangat bisa dilakukan efisiensi lagi,” terang Bima Arya di Kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (10/4/2026).
Beliau membandingkan kondisi birokrasi dengan korporasi swasta yang kini banyak menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, sistem tersebut tetap bisa berjalan lancar meskipun karyawan jarang datang ke kantor secara fisik. Bima Arya menekankan bahwa pemerintah ingin mengeksplorasi potensi serupa agar sistem pemerintahan tidak tertinggal.
Evaluasi Ketat Terhadap Kinerja dan Pelayanan Publik
Meskipun penerapan WFH bagi ASN menawarkan fleksibilitas, pemerintah pusat memberikan catatan tebal mengenai kualitas pelayanan publik. Bima Arya menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan keputusan yang diambil tanpa pengawasan ketat. Kemendagri akan memantau dua indikator utama, yakni tingkat penghematan biaya operasional dan kualitas output pekerjaan.
Setiap bulan, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada target kinerja yang meleset. Bima Arya menyatakan bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada hasil di lapangan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal tanpa ada hambatan komunikasi atau administrasi.
“Tetapi catatannya itu tadi, harus terus dievaluasi. Setiap bulan pasti kami akan evaluasi. Dari segi satu, seberapa efisien, seberapa penghematannya dan yang kedua output-nya terganggu atau tidak,” sambungnya.
Peluang Permanensi Kebijakan WFH di Pemerintahan
Terkait keberlanjutan program, Bima Arya membuka peluang bahwa penerapan WFH bagi ASN dapat menjadi kebijakan permanen jika hasil evaluasi menunjukkan tren positif. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum data empiris terkumpul sepenuhnya.
Keamanan kualitas layanan menjadi syarat mutlak sebelum regulasi ini dilembagakan secara tetap. Pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi organisasi dan tidak sekadar mengubah tempat bekerja.
“Kita lihat dulu evaluasinya. Kita nggak bisa mendahului. Kan bagaimanapun juga pelayanan publik nggak boleh terganggu. Kita punya target-target. Kalau itu tidak terganggu ya bukan tidak mungkin ya kemudian akan dipermanenkan, dilembagakan. Tapi kita lihat dulu evaluasi,” ujar Bima Arya.
Pelaporan Rutin dari Pemerintah Daerah ke Kemendagri
Sebagai bentuk pengawasan, Wamendagri telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengirimkan laporan rutin setiap bulan. Laporan ini mencakup hasil pantauan efektivitas kerja selama hari Jumat saat ASN menjalankan tugas dari rumah. Kemendagri juga akan melakukan pengecekan langsung ke berbagai wilayah setiap pekan untuk memvalidasi kondisi nyata di lapangan.
Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerima rekapitulasi total yang mencakup data penghematan energi, pengurangan beban operasional kantor, serta dampak langsung terhadap kinerja tahunan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar penerapan WFH bagi ASN dapat mewujudkan budaya kerja modern yang tetap akuntabel.
“Nanti Pak Mendagri akan melakukan rekapitulasi total. Jadi selama satu bulan pelaksanaan WFH total penghematan berapa dan dampak bagi kinerja seperti apa,” imbuhnya menutup pernyataan.
(Redaksi)
