IDENESIA.CO -  Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara pada 24 Februari 2025 sebagai strategi besar dalam mengoptimalkan aset negara melalui skema sovereign wealth fund (SWF).

Danantara adalah badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Nama Danantara memiliki makna filosofis, yaitu:

• Daya berarti energi atau kekuatan
• Anagata berarti masa depan
• Nusantara berarti Tanah Air Indonesia.

Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.

Berbeda dari model investasi sebelumnya, Danantara akan mengonsolidasikan berbagai aset negara yang tersebar di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional.

Transformasi Pengelolaan Aset Negara
Danantara dibentuk untuk menjawab tantangan pengelolaan aset negara yang selama ini masih terfragmentasi di berbagai kementerian dan BUMN. Dengan nilai investasi awal mencapai $20 miliar atau sekitar Rp 325,8 triliun, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.

“Danantara bukan sekadar lembaga investasi, tetapi sebuah konsolidasi kekuatan ekonomi kita yang dikelola secara strategis,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka (17/2/2025).

Menyasar Proyek Strategis Nasional

Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek strategis seperti:

• Energi terbarukan
•  Industri manufaktur dan hilirisasi sumber daya alam
•  Ketahanan pangan dan infrastruktur digital

Dengan fokus pada sektor-sektor tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa aset negara dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengadopsi Model Temasek Singapura
Model pengelolaan Danantara banyak dibandingkan dengan Temasek Holdings Limited dari Singapura dan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, cakupan Danantara lebih luas karena akan mengintegrasikan aset dari berbagai BUMN utama, seperti:

• Bank Mandiri
• Bank BRI
• Bank BNI
• Telkom Indonesia
• PLN
• Pertamina
•  MIND ID

Dengan integrasi ini, Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan investasi dan mendorong inovasi di sektor industri strategis Indonesia.

Kontroversi Pengawasan dan Imunitas Hukum

Meski digadang sebagai langkah maju dalam pengelolaan investasi negara, Danantara menuai kontroversi terkait pengawasannya. Berdasarkan revisi UU BUMN, Danantara tidak akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, menegaskan bahwa bukan berarti Danantara kebal hukum.

“Jika ada tindak pidana, tetap bisa diproses secara hukum,” ujarnya.

Sebagai pengawasan internal, Danantara akan memiliki Dewan Pengawas serta tetap berada dalam pengawasan DPR RI.

Dampak Jangka Panjang bagi Indonesia

Dengan aset yang ditargetkan mencapai $900 miliar atau sekitar Rp 14.000 triliun, Danantara diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Selain meningkatkan daya saing global, badan ini juga bertujuan untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui investasi di sektor yang bernilai strategis bagi perekonomian nasional.

Apakah Danantara mampu memenuhi ekspektasi sebagai pilar utama investasi Indonesia? Perjalanan dan implementasi ke depan akan menjadi ujian bagi efektivitas model investasi baru ini.

(Redaksi)