IDENESIA.CO -  Artifical Intelligence (AL) atau  kecerdasan buatan ini sekarang banyak diadopsi pemerintah, setidaknya dalam pekerjaanya bisa diawasi setting-annya supaya tidak korupsi dan 'baperan' seperti manusia lemah.

Caranya adalah dengan transparansi publik mengenai tetek-bengek mekanisme penyaluran aspirasi via AI, anggaran-anggaran, dan personalia yang bertanggung jawab atas robot demokrasi.

Salah satu contoh baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ajak kepala daerah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan birokrasi. Bahkan, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil memamerkan naskah pidato yang dibuat oleh Artificial Intelligence (AI) pada acara  Akselerasi West Java Digital Province di Sumedang, Kamis (22/12/2022). 

"Saya ada 8 halaman naskah pidato tidak akan saya bacakan, poin saya hanya sederhana, naskah pidato saya ini tidak ditulis oleh manusia, naskah pidato saya ini dibuat pagi tadi oleh mesin yang namanya Artificial Intelegent, jadi hari ini disrupsi digital sudah menyentuh banyak pihak dan saya memanfaatkan untuk dunia birokrasi," ungkap dia.

Menurutnya, naskah pidato yang dibacakannya tersebut dituliskan oleh asisten AI-nya pagi tadi hanya dengan menuliskan kata kunci yang akan dia pidatokan dalam acara tersebut. Penulisan naskah pidato dengan dibantu AI ini kata Kang Emil hanya menjadi contoh kecil dimana disrupsi digital sudah hadir dalam sendi kehidupan dengan begitu cepat.

"Pagi tadi saya menuliskan kata kunci apa yang harus saya pidatokan di IPDN, saya tuliskan Kata Kunci West Java Governor, Tolong Create Speech West Java Governor About Digital Disruption Tren and Why Electronic Base Government System is Essential itu tulisan saya, dan AI memberikan naskah pidatonya," jelasnya.

Sekilas soal AI, setidaknya ada tiga jenis. AI Rule-Based yang beroperasi berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan programer, AI Machine Learning yang bisa belajar sendiri tanpa perlu diberi instruksi langsung, dan AI Deep Learning yang menggunakan jaringan saraf mirip manusia untuk memproses data.

Bayangkan, AI menjadi robot demokrasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Bisa jadi, itu adalah masa depan utopia bak khayalan yang terlalu indah. Bisa jadi pula, itu adalah distopia yang buruk dan menakutkan, mirip film-film fiksi soal ras manusia yang dikuasai peradaban robot. Tapi yang jelas, AI bukan fiksi. 

Bahkan, dunia kewartawanan sudah mulai mengadopsi AI, berita gempa yang dimuat di LA Times atau kabar skor pertandingan olahraga bisa dibikin menggunakan kecerdasan buatan. Jangan tanya soal seni (dalam artian longgar), AI dengan algoritma canggihnya juga bisa melukis. Bisa pula, AI membikin puisi. Tampaknya, tinggal tunggu waktu saja bahwa AI bakal masuk ke dunia politik secara merata. 

Dilansir CNBC pada 27 Mei 2021, survei di Barat dan China menunjukkan banyak orang mulai setuju dengan ide agar kursi anggota DPR diberikan saja ke AI. Survei ini digelar oleh IE University's Center for Governance of Change terhadap 2.769 responden dari 11 negara.

Sebanyak 51% warga Eropa setuju dengan pembaharuan semacam itu. 75% responden di China mendukung ide penggantian anggota DPR dengan AI. Di Amerika Serikat, 60% responden tidak setuju bila anggota DPR diganti dengan AI.

Penjelasan mengenai fenomena orang-orang mulai tertarik dengan ide penggantian anggota DPR dengan AI dilandasi oleh kekecewaan publik terhadap para politikus di negara masing-masing. Mereka tidak percaya lagi dengan pemerintahan demokrasi seperti yang selama ini dijalankan manusia. Kekecewaan terhadap politik tersebut menjadi 'zeitgeist' responden yang mendukung 'robot demokrasi' menggantikan manusia di parlemen.

Agak melebar sedikit ke luar parlemen, AI bahkan sudah diterapkan menjadi hakim di salah satu negara Eropa, yakni Estonia. Dilansir LSJ Online pada 19 Oktober 2022, Estonia menyerahkan putusan perkara sengketa kontrak di bawah 7.000 Euro kepada hakim AI. Dengan demikian, hakim manusia bisa lebih mencurahkan konsentrasinya ke perkara-perkara yang lebih berat. Caranya penanganan perkara oleh 'hakim robot' tersebut, masing-masing pihak yang berselisih dipersilakan mengunggah informasi di basis data pengadilan supaya nantinya bisa diproses secara adil oleh 'Yang Mulia Robot'.

Pimpinan Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute (ANITI), Cesar Hidalgo, menyatakan revolusi politik untuk robot demokrasi bukanlah ide yang naif. Revolusi untuk mengganti politikus dengan robot bakal berlangsung dengan sederhana, dimulai dari laboratorium dan perpustakaan. Dia bahkan optimis, masa-masa itu bakal datang tidak lama lagi.

"Saat anak perempuan saya tumbuh dewasa seperti usia saya sekarang, ide yang di hari ini dianggap sangat gila mungkin tidak lagi dianggap gila untuk dia dan teman-temannya. Pada saat itulah, kita akan sampai di akhir sejarah kita namun mereka akan memulai sejarah baru," kata Cesar Hidalgo dalam video yang diunggah kanal TED di YouTube, 4 April 2019.

Pemerintah Indonesia bahkan sudah mewacanakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diganti dengan AI demi mempercepat pelayanan birokrasi seperti mimpi Presiden Jokowi. Diberitakan detikcom pada 28 November 2021, pejabat Badan Kepegawaian Negara berharap jumlah PNS tidak akan terlalu gemuk bila nanti AI mulai bekerja di birokrasi.

(Redaksi)