
IDENESIA.CO – Pemerintah Kota Samarinda sukses membawa pulang dua penghargaan nasional pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 regional Kalimantan. Dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan pada Selasa (5/5/2026), Samarinda menduduki peringkat Terbaik I untuk kategori Creative Financing dan Pengendalian Inflasi.
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini menjadi bukti nyata efektivitas tata kelola keuangan dan stabilitas ekonomi di Ibu Kota Kalimantan Timur. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima langsung penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas inovasi daerah dalam memajukan sektor pembangunan dan menjaga daya beli masyarakat.
Inovasi Pembiayaan Pembangunan di Kota Samarinda
Keberhasilan Samarinda meraih gelar Terbaik I pada kategori Creative Financing dan Pengendalian Inflasi berakar dari keberanian pemerintah mencari alternatif anggaran. Pemerintah Kota Samarinda tidak lagi hanya mengandalkan dana fiskal daerah yang terbatas, melainkan aktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif.
Andi Harun menjelaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah kota. Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis data menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan sistem kerja yang terukur, pemerintah mampu mengidentifikasi persoalan riil di lapangan secara akurat.
“Pencapaian ini menjadi budaya kerja baru. Pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada anggaran rutin, tetapi wajib mencari alternatif pembiayaan lain secara kreatif,” ujar Andi Harun saat memberikan keterangan resmi.
Transformasi BUMD dan Skema Kerjasama Infrastruktur
Salah satu pilar utama dalam strategi Creative Financing dan Pengendalian Inflasi di Samarinda adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah mendorong BUMD agar menjalankan fungsi bisnis yang sehat sehingga mampu menyumbang keuntungan bagi kas daerah, selain tetap memberikan pelayanan publik.
Andi Harun menekankan pentingnya profesionalisme dalam tubuh perusahaan daerah. Ia memastikan bahwa setiap unit usaha milik pemerintah harus memiliki orientasi hasil yang jelas agar tidak menjadi beban anggaran daerah.
“BUMD dilarang merugi. Selain menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, perusahaan harus sehat secara bisnis. Saat ini, BUMD kita sudah mulai menghasilkan keuntungan yang signifikan,” jelas Andi Harun.
Selain membenahi BUMD, Pemerintah Kota Samarinda juga menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini menyasar pembangunan infrastruktur skala besar, termasuk fasilitas kesehatan, agar proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani APBD secara drastis.
“Kami akan mendorong pembangunan rumah sakit melalui skema kerja sama ini ke depan. Kami melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan, agar pembangunan tetap cepat terealisasi,” tambahnya.
Strategi Efektif Menjaga Stabilitas Harga Pokok
Selain unggul dalam pembiayaan, Samarinda menunjukkan kinerja impresif dalam kategori Creative Financing dan Pengendalian Inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh warga.
Pemerintah kota secara konsisten melakukan intervensi pasar yang tepat sasaran melalui pemantauan harga harian dan operasi pasar berkala. Langkah ini memastikan rantai distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar tanpa hambatan spekulan.
Andi Harun menyebutkan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan akuntabel memegang peranan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Ia memandang penghargaan ini sebagai pemacu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada publik.
“Hal yang paling utama adalah bagaimana kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi warga. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, maka kolaborasi yang kuat harus tetap terjaga,” tegas Andi Harun.
Keberhasilan memborong dua penghargaan terbaik di regional Kalimantan ini mengukuhkan posisi Samarinda sebagai pemimpin inovasi tata kelola keuangan. Model pembangunan yang diterapkan kini menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengelola keterbatasan anggaran menjadi peluang pembangunan yang berkelanjutan.
(Redaksi)


