IDENESIA.CO, SAMARINDA – Dengan keluarnya RUU Sisdiknas yang telah ditetapkan Kemendikbudristek terkait kesejahteraan guru banyak yang salah mengartikan di setiap daerah termasuk polemik yang terjadi di kota Samarinda.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menilai ujung polemik kesejahteraan guru menyangkut kemampuan keuangan daerah.

Puji sapaanya menilai minimnya anggaran tak boleh menjadi alasan pemerintah untuk tidak mengupayakan kesejahteraan para guru.

Menurut Puji, Pemkot Samarinda masih bisa memanfaatkan dana Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan – perusahaan maupun Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) seperti yang diterapkan di sejumlah daerah di pulau Jawa.

“Di Yogyakarta dan Surabaya mereka pakai Baznas, di Bandung mereka menggunakan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” jelas Puji kepada awak media seusai menjadi narasumber dalam dialog pendidikan yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Samarinda, Kamis (6/10/2022) malam kemarin.