IDENESIA.CO, SAMARINDA – Dengan keluarnya RUU Sisdiknas yang telah ditetapkan Kemendikbudristek terkait kesejahteraan guru banyak yang salah mengartikan di setiap daerah termasuk polemik yang terjadi di kota Samarinda.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menilai ujung polemik kesejahteraan guru menyangkut kemampuan keuangan daerah.

Puji sapaanya menilai minimnya anggaran tak boleh menjadi alasan pemerintah untuk tidak mengupayakan kesejahteraan para guru.

Menurut Puji, Pemkot Samarinda masih bisa memanfaatkan dana Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan – perusahaan maupun Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) seperti yang diterapkan di sejumlah daerah di pulau Jawa.

“Di Yogyakarta dan Surabaya mereka pakai Baznas, di Bandung mereka menggunakan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” jelas Puji kepada awak media seusai menjadi narasumber dalam dialog pendidikan yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Samarinda, Kamis (6/10/2022) malam kemarin.

Berkaca dari hal tersebut, politisi Partai Demokrat itu menilai kesejahteraan guru tetap harus menjadi yang utama.

Politisi Demokrat itu mendukung langkah Pemkot Samarinda yang akan mengusulkan bantuan keuangan (Bankeu) kepada pemerintah provinsi untuk menyejahterakan guru dan perawat.

Anggota legislatif tersebut juga menyampaikan usulan bankeu ini akan disampaikan kepada Pemkot Samarinda pada senin (10/10/2022) mendatang.

“Guru selain mendapatkan gaji, dia juga harus sejahtera. Mungkin ada beasiswa untuk anak-anaknya, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta jaminan kecelakaan kerja untuk memudahkan guru,” saran Puji. (Advetorial)