IDENESIA.CO - Dampak dari pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak merata membuat minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami memantau dengan porsi anggaran yang besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” kata Sutomo Jabir di Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Sutomo Jabir mengkritisi pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD yang belum merata sampai ke pelosok.

“Program prioritas kita wajib belajar 12 tahun. Namun di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tak ada satupun sekolah tingkat SMA,” Kata Politisi Partai PKB itu. 

Ia mencontohkan, di beberapa daerah masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena terbatas ruang kelas.

“Ada yang terpaksa ruangannya disekat agar memenuhi kebutuhan belajar, ada juga yang belajar di balai desa,” lanjutnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk lebih memperhatikan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok daerah.

“Seharusnya anggaran pendidikan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti ketersediaan ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, serta tenaga pendidik yang berkualitas,” pungkasnya.
 
Legislator daerah pemilihan Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau itu menilai, pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
 
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Kaltim bisa melakukan inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan.
 
Menurut Sutomo Jabir, anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan.
 
Ia pesimis pendidikan Kaltim tidak mungkin merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran.
 
“Itu seperti api yang jauh dari panggang,” pungkasnya. 

(Advertorial)