IDENESIA.CO, SAMARINDA – Pada Senin (3/10/2022), Ribuan Guru menggelar aksi demontran tentang isu "Pemotongan Insentif Guru" di Kantor Wali Kota Samarinda.

Aksi protes guru tersebut direspon Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Menurutnya, hal ini wajar dilakukan para guru dalam bentuk memperjuangkan hak untuk kesejahteraan mereka.

“Untuk para guru yang telah memperjuangkan haknya terkait isu pemotongan insentif ini merupakan sesuatu yang mestinya mereka lakukan, agar penyesuaian terhadap taraf kesejahteraan dan pelayanan pendidikan bisa berjalan dengan baik,” kata Sri Puji Astuti.

Terkait hal demikian, Ia mengakui wacana pemotongan untuk mengevaluasi temuan BPK terkait adanya penerimaan double insentif, yakni guru mendapatkan insentif dan tunjangan profesi sekaligus.

“Dengan adanya temuan dari BPK itu terkait pembayaran yang double, maka tidak diperbolehkan sesuai regulasi,” jelasnya 

Politisi partai Demokrat itu berharap, agar kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama, apalagi jika dibuat regulasi yang memberikan gaji standar dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuannya agar tenaga pendidik yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa itu bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi muda.

“Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, perlu sekali kita menghargai seorang guru yang tidak mengharapkan balas budi,” umgkapnya.

Lanjutnya, Sri menjelaskan kebijakan pemotongan insentif ini perlu ditinjau ulang sehingga bisa didukung pengelolaan administrasi dan keuangan yang dilakukan Pemkot Samarinda.

“Jika betul pemotongan itu terjadi, maka akan berdampak pada ketidaksejahteraan pada guru yang tengah mendidik penerus bangsa,” tutupnya,(Advertorial)