Tito menyampaikan klarifikasi itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan tidak pernah menerima informasi resmi mengenai pembatasan perjalanan ke luar negeri dari aparat penegak hukum.
“Saya tidak menghadapi persoalan pencekalan. Saya masih menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak menerima pemberitahuan mengenai larangan bepergian ke luar negeri,” ujar Tito, Senin (9/11/2026).
Ia menilai sejumlah kabar yang beredar di media sosial telah mencampuradukkan fakta dengan informasi yang tidak benar. Karena itu, Tito merasa perlu meluruskan beberapa tuduhan yang menyebut namanya dalam perkara tersebut.
Tito Klarifikasi Kabar Rumahnya Jadi Lokasi Pertemuan
Salah satu informasi yang mendapat tanggapan langsung Tito berkaitan dengan dugaan penggunaan rumahnya sebagai tempat berkumpul sejumlah pihak yang dikaitkan dengan kasus penyadapan.
Tito membantah kabar tersebut. Ia juga menyoroti ketidaksesuaian alamat rumah yang muncul dalam informasi yang beredar.
Menurutnya, kabar yang menyebut rumahnya berada di kawasan Widya Chandra IV tidak sesuai dengan lokasi kediamannya. Ia menegaskan rumahnya berada di kawasan Widya Chandra I, Jakarta Selatan.
“Saya ingin meluruskan informasi mengenai rumah tersebut. Alamat yang beredar tidak sesuai dengan kediaman saya. Rumah saya berada di Widya Chandra I, bukan Widya Chandra IV. Jadi, masyarakat perlu mencermati informasi sebelum mempercayainya,” jelas Tito.
Selain persoalan alamat, Tito menyebut banyak informasi lain yang menyeret namanya setelah kasus dugaan penyadapan mencuat. Ia meminta masyarakat tidak mudah menerima kabar yang belum memiliki kejelasan sumber.
Tito Tegaskan Tak Lagi Mengurusi Internal Polri
Di tengah berkembangnya perkara tersebut, Tito juga menjelaskan batas tanggung jawabnya terhadap institusi kepolisian. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah meninggalkan jabatan Kapolri sejak 2019.
Sejak saat itu, Tito mengalihkan perhatian pada tugas pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto mempercayakan jabatan Menteri Dalam Negeri kepadanya.
Tito menyatakan tanggung jawab tersebut menjadi prioritas pekerjaannya saat ini. Sementara itu, pengawasan dan pengelolaan internal Polri menjadi kewenangan pejabat yang masih bertugas di institusi tersebut.
“Saya sudah tidak lagi berada dalam struktur kepolisian sejak 2019. Sekarang tanggung jawab saya menjalankan tugas pemerintahan sebagai Mendagri. Karena itu, saya fokus menyelesaikan amanah yang diberikan Presiden,” ungkap Tito.
Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan sikap Tito terhadap polemik yang berkembang. Ia tidak ingin urusan internal kepolisian mencampuri pelaksanaan tugasnya sebagai pembantu Presiden.
Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan
Sementara itu, Bareskrim Polri menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan serta akses terhadap data elektronik. Selain itu, perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan dari sistem komputer.
Bareskrim menerapkan Pasal 258 dan atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun, status tersangka belum membuktikan kesalahan para pihak. Proses peradilan tetap harus menguji seluruh bukti dan keterangan sebelum hakim mengambil keputusan.
Imigrasi Belum Terima Pengajuan Pencegahan
Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan belum menerima permohonan pencegahan perjalanan ke luar negeri terhadap Tito hingga Senin (9/11/2026).
Keterangan tersebut memperjelas status administrasi pencegahan terhadap Mendagri di tengah berkembangnya kasus penyadapan. Dengan demikian, kabar mengenai pencekalan Tito belum memiliki dasar berupa permohonan resmi yang diterima Direktorat Jenderal Imigrasi.
Tito sendiri tetap menegaskan fokus menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membedakan informasi yang telah terkonfirmasi dengan kabar yang berkembang tanpa kepastian.
(Redaksi)
