IDENESIA CO – Pemerintah China meluncurkan rudal balistik antarbenua ke Samudra Pasifik Selatan awal pekan ini. Langkah militer Beijing tersebut memicu reaksi keras dari berbagai negara di kawasan Indo-Pasifik. Sejumlah pengamat menilai peluncuran ini bukan sekadar bagian dari latihan tahunan, melainkan sebuah sinyal strategis yang menyasar Amerika Serikat. Aktivitas militer ini juga berlangsung di tengah meningkatnya persaingan kekuatan nuklir yang semakin memanas.
Sinyal Kekuatan Nuklir Strategis Beijing
Uji coba rudal balistik China menjadi peristiwa yang sangat jarang terjadi di perairan internasional. Pasukan Pembebasan Rakyat China (PLA) meluncurkan rudal tersebut dari kapal selam bertenaga nuklir. Langkah ini membuktikan kemajuan besar dalam kemampuan penangkalan nuklir berbasis laut milik Beijing.
Senior Fellow Nuclear Policy Program Carnegie Endowment for International Peace, Tong Zhao, menjelaskan bahwa pesan utama dari peluncuran ini mengarah langsung kepada Washington. Zhao menyebutkan bahwa PLA sedang bertransformasi menjadi kekuatan militer yang menakutkan melalui kepemilikan kemampuan nuklir strategis yang sangat besar.
Menurut Zhao, pengujian ini menunjukkan bahwa China semakin dekat untuk menguasai kemampuan nuclear triad. Kemampuan tersebut memungkinkan suatu negara meluncurkan senjata nuklir melalui tiga jalur sekaligus, yaitu darat, laut, dan udara.
Peneliti Crawford School of Public Policy Australia, Dominic Meagher, menambahkan bahwa peluncuran dari kapal selam memperkuat second-strike capability China. Kemampuan ini menjamin Beijing tetap bisa membalas serangan nuklir musuh meskipun mereka menerima serangan terlebih dahulu. Meagher menilai kemampuan tersebut menjadi elemen vital dalam strategi penangkalan modern karena posisi peluncuran di laut sangat sulit terlacak.
Di sisi lain, Pemerintah China berdalih bahwa peluncuran rudal balistik China merupakan bagian dari agenda rutin tahunan. Beijing juga memberi isyarat akan terus melakukan aktivitas serupa pada masa depan. Namun, Nonresident Fellow National Bureau of Asian Research, K. Tristan Tang, menganggap langkah ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Tang melihat aksi ini sebagai sebuah langkah yang sistematis dan bukan merupakan suatu peristiwa yang berdiri sendiri.
Modernisasi militer China memang berjalan sangat cepat, terutama dalam pembangunan armada kapal selam nuklir. Data dari International Institute for Strategic Studies (IISS) menunjukkan bahwa China membangun kapal selam bertenaga nuklir lebih cepat daripada Amerika Serikat dalam lima tahun terakhir.
Protes Keras dari Negara-Negara Pasifik
Peluncuran rudal balistik China ini langsung menuai kritik tajam karena jatuh di kawasan South Pacific Nuclear Free Zone. Wilayah tersebut berada dalam perlindungan Perjanjian Rarotonga sejak tahun 1986 sebagai zona bebas senjata nuklir. Bagi penduduk kepulauan Pasifik, aksi ini membuka kembali luka lama akibat uji coba nuklir masa lalu oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang merusak lingkungan serta kesehatan mereka.
Meagher mengingatkan bahwa trauma masa lalu telah melahirkan kesepakatan internasional untuk mencegah uji coba serupa, termasuk Perjanjian Rarotonga. Meagher menegaskan bahwa negara-negara di dunia tidak pernah lagi melakukan uji coba rudal sejenis di kawasan tersebut sejak perjanjian itu berlaku.
Kritik juga datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale. Wale menyatakan bahwa meskipun China merupakan sahabat baik bagi negaranya, tindakan meluncurkan rudal ini bukan mencerminkan sikap seorang sahabat dan berdampak buruk bagi kawasan Pasifik.
Sementara itu, Australia, Selandia Baru, dan Jepang mengeluhkan ketiadaan informasi yang memadai dari Beijing. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebut peluncuran rudal balistik China sebagai tindakan provokatif yang merusak stabilitas regional. Albanese mengecam pelaksanaan uji coba yang berlangsung mendadak dengan pemberitahuan yang sangat singkat sehingga sangat mengkhawatirkan negara-negara sekitar.
Kementerian Pertahanan China membantah tudingan tersebut dan mengklaim telah mengirimkan pemberitahuan kepada negara-negara terkait sebelum peluncuran. Pihak kementerian menegaskan bahwa langkah tersebut menunjukkan sikap keterbukaan serta transparansi militer mereka kepada publik internasional.
Meskipun demikian, para analis menganggap pemberitahuan China belum memenuhi harapan. Hague Code of Conduct sebenarnya mengatur agar setiap negara memberikan notifikasi minimal 24 jam sebelum meluncurkan rudal balistik. Namun, aturan tersebut tidak mengikat secara hukum, dan China sendiri bukan merupakan anggota dari kesepakatan tersebut.
Hingga saat ini, para ahli masih memperdebatkan jenis rudal yang meluncur dalam uji coba tersebut. Otoritas keamanan Taiwan menduga rudal itu adalah jenis JL-2. Namun, beberapa analis militer media pemerintah China memperkirakan senjata tersebut adalah JL-3, yaitu rudal balistik antarkapal selam generasi terbaru yang memiliki daya jangkau lebih jauh hingga mampu menyasar target di sisi timur Samudra Pasifik.
(Redaksi)
