IDENESIA.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan masih lemahnya sistem pengawasan keselamatan kerja di daerah. Ia menilai jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya sekitar 50 orang tidak sebanding dengan lebih dari 30 ribu perusahaan aktif di Kaltim.
“Jumlah itu jelas tidak sebanding. Dengan kondisi seperti ini, banyak perusahaan yang belum bisa terpantau secara rutin,” ujar Seno saat menghadiri Penganugerahan Penghargaan Keselataman dan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2025 di Plenary Hall Sempaja, Selasa (11/11/2025).
Situasi jumlah pengawas yang masih sedikit membuat penerapan K3 belum berjalan maksimal di sejumlah sektor padat risiko seperti pertambangan, industri, dan perkebunan. Pemerintah Provinsi, kata Seno, berkomitmen untuk menambah jumlah pengawas sekaligus meningkatkan kompetensi mereka dalam waktu dekat.
“Kita sudah usulkan penambahan tenaga pengawas. Karena tanpa pengawasan yang kuat, aturan hanya berhenti di atas kertas,” tambahnya.
Selain soal pengawasan, Seno juga mengingatkan pentingnya membangun kesadaran K3 dari hal-hal kecil. Ia mencontohkan kebiasaan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sering dianggap remeh oleh sebagian pekerja.
“Kebiasaan memakai helm, sepatu keselamatan, atau masker itu sepele tapi bisa menyelamatkan nyawa. Kalau sudah terbiasa, bukan cuma di tempat kerja, di rumah pun bisa jadi teladan,” katanya.
Ia menilai, budaya keselamatan tidak bisa muncul instan. Harus dimulai dari kesadaran individu, lalu menjadi budaya perusahaan. “Kalau semua pihak sadar pentingnya keselamatan, produktivitas pasti ikut naik,” ucapnya.
Menurutnya, penerapan K3 yang konsisten juga berhubungan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. “Kecelakaan kerja bukan cuma soal korban jiwa, tapi juga kerugian besar bagi perusahaan. Jadi K3 ini sebetulnya investasi jangka panjang,” tutur Seno.
Wagub Kaltim juga menegaskan bahwa penerapan K3 merupakan bagian dari upaya daerah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
“K3 bukan hanya urusan keselamatan di lokasi kerja, tapi bagian dari upaya menjaga kualitas hidup tenaga kerja. Ini komitmen kita bersama untuk memastikan setiap pekerja punya hak atas tempat kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.
Seno menambahkan, Kaltim kini tengah berupaya menarik investasi hijau dan mendorong digitalisasi industri. Di tengah perubahan itu, keselamatan kerja harus tetap menjadi prioritas.
“Kita ingin Kaltim menjadi daerah yang ramah investasi, tapi juga ramah bagi pekerjanya. Jangan hanya mengejar untung besar, tapi melupakan keselamatan,” tegasnya.
Dalam kegiatan yang sama, puluhan perusahaan dari berbagai sektor menerima penghargaan atas keberhasilan mereka menjalankan program K3 dengan baik selama satu tahun terakhir. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Seno Aji didampingi Kepala Disnakertrans Kaltim, H. Rozani Erawadi.
Beberapa perusahaan bahkan mendapat apresiasi khusus karena berhasil mencatat nol kecelakaan kerja bertahun-tahun. Namun, Seno tetap berpesan agar penghargaan tersebut tidak membuat perusahaan lengah.
“Zero accident itu bukan berarti berhenti di situ. Itu harus dijaga dan terus ditingkatkan,” ucapnya.
Seno menegaskan, penghargaan K3 jangan sampai dimaknai sebagai acara seremonial belaka. Ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut diberikan bukan hanya karena catatan nol kecelakaan kerja, tetapi karena adanya komitmen nyata perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerjanya.
“Yang lebih penting bukan sekadar predikat zero accident, tapi kejujuran dalam melaporkan insiden. Dari situ kita bisa belajar dan memperbaiki sistem keselamatan yang ada,” ujar Seno, di hadapan perwakilan ratusan perusahaan yang hadir.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan seruan komitmen dari para peserta untuk memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja masing-masing. Di akhir kegiatan, Seno kembali mengingatkan, bahwa keselamatan kerja bukan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua pihak.
“Budaya K3 ini milik kita bersama. Pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus sama-sama menjaga. Jangan sampai ada lagi korban yang sebenarnya bisa kita hindari,” pungkasnya.
(Redaksi)