IDENESIA.CO - Pada Kamis (31/3/2022), Pemkot Samarinda menggelar (Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda 2022 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2023. 

Digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberi arahan khusus mengenai perencanaan awal program pembangunan Kota Samarinda.

“Kita harus serius karena ini urusan rakyat,” tegas wali kota.

Andi Harun berharap 2023 mendatang tahapan rencana target pencapaian pembangunan Samarinda yang juga tertuang dalam 10 program unggulan daerah sat ini dapat diwujudkan seluruhnya.

Untuk mewujudkannya, tentu memerlukan kolaborasi dan sinergi. Menjadi kunci utama untuk terus saling bekerja sama mencari solusi atas sumber pendanaan kreatif.

“Saya yakin bila hal itu bisa kita lakukan dengan terus semangat, maka akan mendorong percepatan infrastruktur, pemulihan ekonomi, serta menciptakan sumber daya manusia andal pasca pandemi Covid-19. Agar tercipta value for money," ucapnya.

Akan tetapi dalam pertemuan tersebut Wali Kota Andi Harun tampak geram melihat banyaknya peserta Musrenbang yang hadir melalui daring menunjukkan sikap ketidakaktifan dengan tidak menampakkan batang hidungnya di layar monitor.

Dengan segera ia meminta bagian protokol untuk mendata siapa-siapa saja peserta yang tak hadir. Baik tak hadir dengan alasan, tanpa alasan, maupun bergabung secara daring tapi tak benar-benar mengikuti agenda tersebut.

“Tak boleh hanya muncul di layar tapi orangnya tidak ada. Apalagi kalau pejabat utama, sudah resmi diundang, untuk membicarakan hal yang sangat fundamental dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan, tapi tanda dasar dan pemberitahuan memadai, ketidakhadirannya tak diketahui pimpinan,” tegasnya.

Andi Harun pun menegaskan kembali paling lambat Senin, 4 April 2022, akan menyurati pihak-pihak yang mangkir dari musrenbang tersebut. Bagi pelanggar kategori berat, langsung diberikan teguran. Sedangkan yang memiliki alasan khusus, tetap akan dibina sesuai peraturan kepegawaian.

Ancaman sanksi tersebut, menjadi tanda bahwa Musrenbang merupakan kegiatan penting lantaran menyangkut urusan yang sangat fundamental. Terlebih dalam kelangsungan pembangunan dan pemerintahan. 

(advertorial)