Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah kota.

Dia mengatakan bahwa program pembongkaran rumah bantaran sungai tidak bisa ditunda, karena menjadi keputusan pemerintah. Namun, ia berharap program tersebut mengedepankan kemanusiaan.

“Kami minta OPD terkait memberikan masukan ke wali kota mengenai nilai ganti rugi. Ketika warga mendukung, kami minta ke wali kota untuk kebijaksanaan,” jelasnya.  

Dia menambahkan, nantinya pemkot bisa mempertimbangkan dari sisi lain ketika memang selama ini warga mengais rezeki dari rumah mereka, agar diberikan satuan atau dana kerahiman yang lebih baik.

“Kami tidak bisa intervensi banyak karena penghitungan dilakukan tim independen,” tambahnya.

Dirinya juga mengedukasi warga agar tidak menolak program pembongkaran rumah bantaran sungai. Angkasa mengatakan, program itu bertujuan mengurangi risiko bencana banjir, khususnya di Jalan Pangeran Antasari hingga Jalan Juanda, serta meningkatkan kesejahteraan warga. “Kami di dewan hanya bisa menyampaikan ke pemerintah agar program itu mengedepankan kemanusiaan. Karena semuanya kebijakan pemerintah,” tutupnya.

(Advertorial)