IDENESIA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur H Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur H Seno Aji bergerak agresif memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan Kaltim. Langkah ini menjadi strategi utama untuk membuka keterisolasian daerah pedalaman dan perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga 2029.
Pemerataan akses jalan menjadi kunci agar seluruh wilayah Kalimantan Timur dapat terkoneksi dengan kondisi jalan yang layak dan aman. Karena itu, Pemprov Kaltim menjadikan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi sebagai agenda prioritas lima tahun ke depan.
Infrastruktur Jalan Dorong Pembangunan Inklusif
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan berperan vital dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, konektivitas yang baik akan mempermudah mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, serta memperlancar distribusi barang dan jasa.
“Tanpa jalan yang memadai, pembangunan akan tertinggal. Karena itu, konektivitas harus kita bangun hingga ke pedalaman dan perbatasan,” tegas Rudy Mas’ud dalam salah satu kunjungan kerjanya.
Target Jalan Mantap Tuntas pada 2029
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.597/2023, panjang jalan provinsi di Kalimantan Timur mencapai 938,85 kilometer. Hingga 2024, kondisi jalan mantap baru mencapai 771,84 kilometer atau 82,21 persen, sementara sisanya masih membutuhkan peningkatan kualitas.
Pemprov Kaltim menargetkan seluruh ruas jalan provinsi berada dalam kondisi mantap pada 2029. Target tersebut tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dengan tahapan peningkatan setiap tahun, mulai dari 85,70 persen pada 2025 hingga mencapai 100 persen pada akhir periode.
Lima Proyek Strategis Jalan Provinsi
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Kaltim menetapkan lima proyek strategis pembangunan infrastruktur jalan periode 2025–2029. Proyek ini mencakup pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang, Jalan Long Bagun Seberang–Long Boh, Jalan akses Jembatan Sei Nibung–Simpang 46, pembangunan Waterfront dan Riverside Road Samarinda, serta pembangunan jalan sumbu IKN Sotek–Bongan.
Harapannya, kelima proyek tersebut mampu memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus meningkatkan akses wilayah pedalaman dan perbatasan.
Anggaran Infrastruktur Jalan Capai Rp2 Triliun Lebih
Khusus tahun 2025, Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR mengalokasikan anggaran fisik pembangunan jalan, turap, dan jembatan sebesar Rp2,08 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan jalan baru, lanjutan proyek strategis, serta perbaikan dan rekonstruksi jalan yang rusak.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga melakukan pelebaran jalan dan perbaikan jembatan di sejumlah wilayah, seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, hingga kawasan perbatasan Kalimantan Timur–Kalimantan Utara.
Konektivitas Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Rudy Mas’ud optimistis, konektivitas jalan yang semakin baik akan menjadi pengungkit utama kemajuan daerah. Jalan yang mantap diyakini mampu menekan kesenjangan harga kebutuhan pokok dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Peningkatan aksebilitas dan konektivitas akan sangat berperan penting untuk mendukung ketahanan pangan, ekonomi, energi dan memperlancar arus lalu lintas yang akan berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
(Redaksi)
