
IDENESIA.CO – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Samarinda menilai polemik penyewaan mobil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebagai kendaraan dinas tamu tidak seharusnya dibesar-besarkan hingga menutupi berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua KNPI Samarinda, Ronni Hidayatullah, menegaskan masyarakat perlu melihat kinerja Pemkot Samarinda secara objektif dan menyeluruh.
Ia menilai terlalu berlebihan jika publik hanya menyoroti satu isu, sementara berbagai perubahan pembangunan yang dirasakan masyarakat justru terabaikan.
Menurut Ronni, pembangunan Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di berbagai sektor.
“Kalau kita bicara objektif harus seimbang antara kinerja dan kebijakan. Secara kinerja, Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Pak Andi Harun sangat jelas terlihat. Banyak perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ronni.
Ia menambahkan, publik tidak seharusnya diarahkan hanya melihat satu sudut pandang yang berpotensi menutupi kerja besar yang telah dilakukan pemerintah kota.
Peningkatan PAD Samarinda Signifikan
Ronni menilai salah satu indikator keberhasilan pembangunan tersebut terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan data yang disampaikan KNPI, PAD Samarinda meningkat dari sekitar Rp485 miliar pada 2020 menjadi Rp1,01 triliun pada 2025.
Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sekitar Rp525 miliar.
Menurut Ronni, lonjakan tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah kota dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah sekaligus memperluas ruang pembangunan.
“Ini bukan angka kecil. Peningkatan PAD ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan berdampak langsung terhadap pembangunan kota,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi modal penting bagi pemerintah kota untuk melanjutkan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Program Pro Bebaya Dinilai Inovatif
Selain peningkatan PAD, Ronni juga menyoroti pelaksanaan program Pro Bebaya Rp100 juta per RT yang dinilai sebagai salah satu inovasi pembangunan berbasis masyarakat di Kalimantan Timur.
Program tersebut memberikan alokasi anggaran kepada setiap rukun tetangga (RT) untuk membiayai pembangunan di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan warga.
Melalui kebijakan ini, masyarakat memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat lingkungan secara langsung.
“Program Pro Bebaya adalah bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat. Pembangunan tidak lagi hanya ditentukan dari atas, tetapi benar-benar melibatkan warga di tingkat paling bawah,” jelasnya.
Ronni menilai pendekatan pembangunan berbasis komunitas seperti ini mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan daerah.
Penataan Kota Mulai Terlihat
KNPI Samarinda juga menilai sejumlah program penataan kota yang dilakukan Pemkot Samarinda mulai menunjukkan hasil nyata.
Salah satunya adalah revitalisasi kawasan Citra Niaga yang kini berkembang menjadi pusat kuliner, budaya, dan kegiatan UMKM. Kawasan tersebut juga mulai kembali menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat.
Selain itu, pemerintah kota juga melakukan penataan kawasan tepian Sungai Mahakam melalui pembangunan Teras Samarinda. Kawasan ini kini menjadi salah satu ruang terbuka baru bagi warga untuk beraktivitas sekaligus menikmati pemandangan sungai.
Pemerintah kota juga merencanakan pembangunan pasar modern di kawasan Pasar Pagi Samarinda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas perdagangan tradisional di kota tersebut.
Ke depan, kawasan tepian sungai tersebut juga direncanakan terhubung dengan pengembangan kawasan wisata budaya bertema Little Chinatown yang berada di sekitar Pelabuhan Budaya Tionghoa.
Menurut Ronni, berbagai program tersebut menunjukkan upaya pemerintah kota untuk mendorong transformasi Samarinda menjadi kota yang lebih modern, tertata, dan memiliki identitas budaya yang kuat.
Kepemimpinan Dinilai Terbuka
Ronni juga menilai kepemimpinan Andi Harun sebagai sosok yang terbuka terhadap dialog dengan berbagai kalangan, termasuk generasi muda.
Ia menyebut wali kota kerap hadir dalam forum diskusi bersama mahasiswa dan pemuda untuk mendengarkan gagasan serta aspirasi terkait pembangunan kota.
“Pak Andi Harun bukan hanya bekerja membangun kota, tetapi juga membuka ruang dialog dengan anak-anak muda. Ini menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan visioner,” ujarnya.
Ia bahkan menyinggung kesan yang pernah disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat berkunjung ke Samarinda dan melihat langsung perkembangan kota.
Menurut Ronni, Hasto mengapresiasi perubahan yang terlihat dari berbagai aspek sederhana namun penting, seperti penataan trotoar, sistem drainase, hingga tingkat kebersihan kota.
Polemik Sewa Mobil Diminta Proporsional
Terkait polemik penyewaan mobil dinas tamu, Ronni meminta masyarakat menempatkan isu tersebut secara proporsional.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran daerah memang terdapat pos kendaraan sewa untuk tamu pemerintah kota yang telah berjalan sejak 2023 dan direncanakan berakhir pada 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut disusun sebelum pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2025.
Ronni juga menyebut pelaksanaan program tersebut telah mengacu pada regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berkoordinasi dengan lembaga terkait.
“Kalau memang ada yang perlu dievaluasi, tentu itu bagian dari proses pemerintahan yang sehat. Tetapi tidak adil jika isu tersebut dijadikan seolah-olah menutupi semua capaian besar yang sudah dirasakan masyarakat Samarinda,” tegasnya.
Ia pun meyakini masyarakat Samarinda cukup cerdas dalam menilai berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik.
Ronni berharap masyarakat tetap fokus pada upaya memperkuat pembangunan kota agar berbagai program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga Samarinda. (*)


