IDENESIA.CO – Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat justru berbanding terbalik dengan pengadaan kendaraan dinas di daerah. Harga mobil dinas Ketua DPRD Kalimantan Timur mencapai Rp3,099 miliar, melampaui kendaraan dinas Presiden Prabowo Subianto yang hanya berkisar Rp1 miliaran.
Pengadaan ini memicu sorotan publik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan anggaran negara.
Harga Mobil Dinas DPRD Kaltim Lampaui Kendaraan Presiden
Presiden Prabowo memilih kendaraan dinas produksi dalam negeri dengan harga relatif lebih rendah, meskipun telah dilengkapi fitur keamanan tinggi seperti anti peluru. Namun, Sekretariat DPRD Kaltim justru mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kendaraan dinas pimpinan legislatif.
Dalam dokumen pengadaan di situs resmi pemerintah, tercatat pagu anggaran mencapai Rp3.620.000.000 pada APBD Perubahan 2025. Paket tersebut masuk dalam kategori belanja modal alat angkutan kendaraan dinas bermotor darat dengan spesifikasi kendaraan operasional lapangan 4WD.
Spesifikasi dan Waktu Pengadaan Kendaraan
Mobil yang dibeli adalah Toyota Land Cruiser 250 Prado 2.7 VX dengan harga Rp3,099 miliar termasuk PPN 12 persen. Kendaraan ini diproduksi di Jepang dan disediakan oleh CV Kana Surya Lestari.
Pengadaan dilakukan pada Oktober 2025 dengan jadwal kontrak hingga Desember 2025, sekaligus menjadi waktu pemanfaatan kendaraan tersebut.
Respons Sekretariat DPRD Kaltim Belum Ada
Kepala Biro Umum Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait pengadaan mobil dinas tersebut hingga berita ini dipublikasikan.
Minimnya respons ini menambah pertanyaan publik mengenai urgensi dan dasar pertimbangan pembelian kendaraan dengan nilai fantastis tersebut.
Pengamat Soroti Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD
Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdianysah Hamzah, sebelumnya telah mengkritik pengadaan mobil dinas pejabat di Kalimantan Timur yang dinilai berlebihan.
Ia menilai fungsi check and balance di DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Seharusnya kita punya check and balance system di DPRD, tetapi sayang sekali DPRD sendiri tidak berfungsi,” ujarnya sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kedekatan politik antara elite daerah yang berpotensi melemahkan fungsi kontrol.
“Ada irisan dalam konteks politik dinasti. Satu gubernur dan satu ketua DPRD yang memiliki hubungan keluarga. Ini membuat check and balance tidak berjalan,” tegasnya.
Indikasi Ketidaksinkronan Kebijakan Efisiensi
Pengadaan mobil dinas dengan harga tinggi ini dinilai menjadi indikator ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong efisiensi, namun di sisi lain pengeluaran besar masih terjadi pada belanja non-prioritas.
Sorotan publik kini mengarah pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD, khususnya dalam pengadaan barang bernilai besar yang tidak secara langsung berdampak pada pelayanan masyarakat.
