IDENESIA.CO – Meta menyiapkan kesepakatan hingga USD 18 miliar untuk menyelesaikan gugatan terkait keselamatan anak dan remaja di Amerika Serikat. Namun, Meta tidak langsung membayar seluruh nilai kesepakatan tersebut. Perusahaan mengaitkan sekitar USD 5,3 miliar dari pembayaran dengan langkah yang harus dilakukan TikTok dan YouTube.
Kesepakatan itu muncul setelah sejumlah jaksa agung negara bagian AS menggugat Meta. Mereka menuduh perusahaan sengaja merancang Facebook dan Instagram agar membuat anak dan remaja terus menggunakan platform tersebut. Gugatan itu juga menyoroti risiko terhadap kesehatan mental pengguna muda.
Meta membantah melakukan pelanggaran hukum. Perusahaan kemudian memilih menyelesaikan perkara melalui kesepakatan dengan para jaksa agung negara bagian. Kesepakatan tersebut mencakup pembayaran serta sejumlah perubahan pada fitur keselamatan untuk pengguna remaja.
Meta TikTok YouTube Didorong Terapkan Aturan Serupa
Dalam kesepakatan tersebut, Meta menyatakan akan membayar sekitar 70 persen dari nilai yang mencapai USD 18 miliar. Nilai itu setara sekitar USD 12,7 miliar. Sementara itu, sekitar 30 persen atau USD 5,3 miliar bergantung pada tindakan TikTok dan YouTube.
Meta mensyaratkan kedua platform tersebut menerapkan sejumlah perlindungan yang serupa. Langkah itu mencakup batas penggunaan harian selama satu jam untuk remaja, Night Mode yang membatasi akses pada malam hari, serta sistem verifikasi atau penjaminan usia. TikTok dan YouTube juga harus memberikan kontribusi dana yang sesuai dengan ketentuan kesepakatan.
Meta menyampaikan alasan di balik ketentuan tersebut. Perusahaan menilai remaja menggunakan banyak aplikasi dalam kesehariannya. Karena itu, pembatasan pada satu platform dapat kehilangan efektivitas jika pengguna muda langsung berpindah ke platform lain.
Meta kemudian meminta TikTok dan YouTube mengikuti standar yang sama. Perusahaan bahkan menyampaikan seruan tersebut secara terbuka melalui surat dan pernyataan resmi. Meta menilai perlindungan terhadap remaja akan lebih efektif jika berbagai platform menerapkan aturan yang seragam.
TikTok dan YouTube Belum Memberikan Respons
Seruan Meta tersebut menempatkan TikTok dan YouTube dalam tekanan baru. Kedua perusahaan menjadi bagian penting dalam skema pembayaran tambahan karena keputusan mereka dapat menentukan pencairan sekitar USD 5,3 miliar dari kesepakatan Meta.
Hingga laporan terbaru, TikTok dan YouTube belum memberikan tanggapan publik mengenai ajakan Meta tersebut. Kondisi ini membuat bagian tambahan dari kesepakatan masih bergantung pada keputusan kedua perusahaan.
Tekanan terhadap kedua platform juga datang dari para jaksa agung negara bagian AS. Jaksa Agung Connecticut William Tong menyampaikan bahwa pemerintah negara bagian kini mengarahkan perhatian kepada perusahaan media sosial lain. Ia secara terbuka menyebut TikTok, YouTube, dan Snapchat sebagai perusahaan yang selanjutnya menghadapi tuntutan untuk memperkuat perlindungan bagi pengguna muda.
Kritik Muncul terhadap Kesepakatan Meta
Sejumlah kelompok pemerhati keselamatan anak menyambut perubahan yang Meta tawarkan, tetapi mereka tetap mengkritik sejumlah ketentuan dalam kesepakatan tersebut. Salah satu persoalan yang mereka soroti adalah ketergantungan pembayaran USD 5,3 miliar pada keputusan perusahaan pesaing.
Kritik lain menyasar algoritma rekomendasi. Sejumlah pihak menilai kesepakatan belum memberikan perubahan yang cukup kuat terhadap sistem yang menentukan konten yang muncul kepada pengguna.
Kesepakatan tersebut juga berlaku dalam jangka waktu tertentu. Meta menyebut sebagian besar ketentuan berlaku selama 10 tahun, sementara beberapa fitur seperti batas waktu penggunaan dan Night Mode memiliki komitmen awal selama lima tahun. Jika pesaing ikut menerapkan standar tersebut, beberapa ketentuan dapat berlaku lebih lama dan menjadi lebih ketat.
Kesepakatan ini akhirnya tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum Meta. Perjanjian tersebut juga meningkatkan tekanan terhadap TikTok dan YouTube untuk menerapkan standar keselamatan yang serupa. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah ketentuan tersebut benar-benar mendorong perubahan yang lebih luas di industri media sosial.
(Redaksi)
