Pengajuan banding kedua pihak tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Dalam sistem tersebut, Hery Susanto dan jaksa penuntut umum Arif Darmawan Wiratama tercatat sebagai pemohon banding.
“Pemohon banding: Hery Susanto, Arif Darmawan Wiratama (jaksa penuntut umum),” demikian keterangan dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dengan adanya dua permohonan tersebut, putusan tingkat pertama belum menjadi akhir perjalanan perkara. Baik pihak terdakwa maupun penuntut umum kini memiliki kesempatan menyampaikan keberatan melalui mekanisme pemeriksaan di tingkat banding.
Hery Susanto Tempuh Upaya Hukum atas Putusan Hakim
Langkah banding Hery dilakukan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara pada 5 November 2026.
Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
Hakim menilai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.
“Mengadili, menyatakan Terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” ujar hakim ketika membacakan amar putusan.
Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun kepada mantan pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik itu.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” lanjut hakim.
Namun, keputusan tersebut tidak hanya mendapat respons dari pihak terdakwa. Jaksa penuntut umum juga mengajukan banding. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua pihak sama-sama ingin membawa perkara tersebut ke pemeriksaan lanjutan.
Uang Pengganti Rp3,875 Miliar Jadi Bagian Putusan
Selain hukuman badan, majelis hakim turut membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000 kepada Hery Susanto.
Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan aset berupa rumah milik Hery di kawasan Pulo Gebang Permai, Jakarta Timur, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut.
Rumah yang beralamat di Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam amar putusan.
“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000. Rumah yang berada di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10 juga diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,” kata hakim.
Majelis hakim juga menetapkan konsekuensi apabila Hery tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut. Dia dapat dikenai pidana penjara pengganti selama tiga tahun.
Ketentuan itu menjadi bagian dari hukuman tambahan yang harus dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan.
Denda Rp300 Juta, Hery Diperintahkan Tetap Ditahan
Majelis hakim turut menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta kepada Hery. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, terdapat ketentuan pidana kurungan pengganti selama 100 hari.
Selain itu, hakim memerintahkan agar Hery tetap berada dalam tahanan setelah pembacaan putusan.
Dengan demikian, vonis tingkat pertama terhadap Hery mencakup pidana penjara lima tahun, uang pengganti Rp3,875 miliar, serta denda Rp300 juta.
Kini, permohonan banding dari kedua pihak menjadi tahapan penting dalam kelanjutan perkara tersebut. Pengadilan tingkat banding akan memeriksa kembali perkara berdasarkan berkas persidangan dan alasan keberatan yang diajukan masing-masing pihak.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menentukan apakah putusan sebelumnya dipertahankan, diperbaiki, atau diubah oleh majelis hakim pada tingkat banding.
(Redaksi)
