Perkara tersebut menjadi perhatian karena pengaduan tidak hanya menyoroti proses pencalonan Gibran, tetapi juga mempertanyakan proses penyusunan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dalam regulasi KPU. Para pengadu menduga terdapat persoalan dalam penerbitan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut.
Ketua DKPP Heddy Lugito memastikan seluruh laporan yang masuk telah melewati pemeriksaan awal. Empat pengaduan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan materiil sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Heddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Heddy menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari tugas DKPP dalam mengawasi integritas dan kepatuhan etik penyelenggara pemilu. Karena itu, perkembangan politik yang berkaitan dengan Gibran tidak memengaruhi proses pemeriksaan.
DKPP Tegaskan Pemeriksaan Berbeda dari Isu Politik Gibran
Heddy menjelaskan, pokok pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan komisioner KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilpres 2024.
Dengan demikian, DKPP akan memeriksa perkara berdasarkan substansi laporan, bukan perkembangan politik yang menyertainya.
“Aduan itu terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu pada pemilu atau Pilpres 2024. Itu yang menjadi kewenangan DKPP,” ujarnya.
Dia sekaligus membantah anggapan bahwa pemeriksaan tersebut memiliki hubungan dengan isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
“Tidak ada kaitannya dengan Gibran mundur. Dua hal yang berbeda substansi,” tegas Heddy.
Terkait waktu persidangan, DKPP belum menetapkan tanggal pelaksanaan. Heddy menyatakan informasi mengenai agenda pemeriksaan akan disampaikan setelah jadwal resmi ditentukan.
“Nanti kita info, kalau sudah dijadwalkan,” katanya.
Denny Indrayana Ungkap Dugaan Penyisipan Pasal dalam PKPU
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah kelompok dan individu melaporkan komisioner KPU RI ke DKPP. Pengaduan tersebut melibatkan KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.
Laporan itu disampaikan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Denny menilai persoalan pencalonan Gibran perlu diperiksa lebih luas karena tidak semata-mata berkaitan dengan persyaratan administrasi maupun dokumen pendidikan.
Dia secara khusus mempersoalkan proses penerbitan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Menurutnya, terdapat dugaan penyisipan ketentuan yang perlu diuji melalui mekanisme pemeriksaan etik.
“Permohonan kami bukan hanya masalah ijazah atau cacat administratif. Kami juga mempersoalkan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023,” kata Denny.
Denny menyebut pengaduan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang sebelumnya ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Dia juga menyoroti perdebatan antara mantan komisioner KPU dan anggota Komisi II DPR mengenai proses pembahasan ketentuan tersebut.
Akses Bawaslu dan Verifikasi Dokumen Turut Dipersoalkan
Selain penerbitan regulasi, Denny mempertanyakan proses penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Gibran.
Dia menduga KPU tidak menjalankan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, termasuk memastikan kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon.
Persoalan lain menyangkut akses pengawasan Bawaslu terhadap proses pencalonan. Denny menilai keterbatasan akses terhadap dokumen dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan.
Dia juga mengungkit persoalan tersebut dalam kaitannya dengan fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Atas sejumlah dugaan itu, Denny meminta DKPP menjatuhkan sanksi tegas kepada komisioner KPU yang dilaporkan. Bahkan, dia berharap para pihak yang diadukan tidak lagi mendapatkan jabatan publik.
Meski demikian, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan dalil pengadu yang harus dibuktikan dalam persidangan. DKPP memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik berdasarkan keterangan para pihak dan bukti yang diperiksa.
Kini, penetapan jadwal sidang menjadi tahapan yang dinantikan. Pemeriksaan tersebut akan menguji dugaan pelanggaran etik dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 sekaligus memberikan ruang bagi pihak teradu untuk menyampaikan pembelaan.
(Redaksi)
