IDENESIA.CO - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi permintaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan mengajukan gugatan praperadilan.
KPK menegaskan bahwa pengajuan praperadilan tidak dapat menghambat proses pemeriksaan, kecuali ada keputusan hakim yang secara spesifik menyatakan penundaan.
"Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan prapid ditunda sampai dengan adanya putusan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tannak ketika dihubungi, Senin (17/2/2025).
Tannak menerangkan KPK bisa memeriksa Hasto meskipun tengah mengajukan gugatan praperadilan. Dia menyebut tidak ada aturan yang melarang penegak hukum memeriksa seseorang tersangka karena mengajukan gugatan praperadilan.
"Bisa saja (diperiksa), kecuali ada larangan. Kalaupun penyidik tidak memanggil dan memeriksa, itu semata-mata untuk menghormati jalannya proses sidang prapid aja agar dapat berjalan lancar," kata Tanak.
Lebih lanjut, Tanak mengatakan seharusnya Hasto datang memenuhi pemeriksaan KPK hari ini. Hal itu katanya, sebagai tanda warga negara yang baik.
"Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik," kata dia.
Hasto Minta Tunda Pemeriksaan
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto meminta KPK menunda pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan pihaknya meminta pemeriksaan ditunda karena Hasto telah mengajukan dua gugatan praperadilan lagi.
"Penasihat hukum jam 08.30 WIB telah datang ke KPK untuk berikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny Talapessy dalam keterangan tertulis, Senin (17/2).
Ronny mengatakan permintaan penundaan pemeriksaan terkait dengan pengajuan kembali praperadilan Hasto. Dia berharap semua pihak menghormati proses praperadilan.
"Ini kaitannya dengan pengajuan kembali praperadilan di PN Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut putusan praperadilan sebelumnya yang belum membahas sah tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristiyanto dan memberikan ruang untuk kami bisa mengajukan kembali dua praperadilan pada dua sprindik yang berbeda oleh sebab itu kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan," sebutnya.
Hasto Kristiyanto telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Sekjen PDIP itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis (13/2).
Meski demikian, permohonan Hasto untuk menunda pemeriksaan lagi kini menjadi sorotan, karena KPK menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
(Redaksi)