IDENESIA.CO - Fenomena kartel politik kembali menjadi sorotan publik, khususnya dalam dinamika politik Indonesia. Kartel politik merujuk pada sistem kerja sama antara partai-partai politik yang cenderung mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat, dengan tujuan untuk memperkuat kemapanan sistem kepartaian dan menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen. Sistem ini lebih menitikberatkan pada penguatan kekuasaan politik, bukan pada perbaikan kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang dikutip dari journal.unnes.ac.id, kartel politik ditandai oleh koalisi antara partai-partai dengan ideologi yang berbeda untuk mencapai kesepakatan dalam pemerintahan. Hal ini sering kali mengarah pada terciptanya pemerintahan yang tidak sehat bagi negara demokrasi, di mana kepentingan masyarakat sering kali terpinggirkan, digantikan oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Kartel politik menguatkan dominasi partai-partai besar dalam pemerintahan, yang sering kali bersinggungan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik.

Sejarah Kartel Politik di Indonesia

Sejarah kartel politik di Indonesia bermula pada awal 2000-an, ketika sejumlah partai politik bekerja sama untuk menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada periode 2000-2001. Sejak saat itu, kartel politik mulai terbentuk dan semakin kuat selama masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Dalam periode ini, koalisi antar partai yang berkolusi mengamankan posisi Megawati hingga akhir jabatannya, dengan imbalan jabatan menteri yang diberikan kepada partai-partai pendukung.

Namun, hasil Pemilihan Umum 2004 yang dimenangkan oleh Partai Demokrat (PD), yang tidak tergabung dalam kartel politik, mengubah konstelasi politik Indonesia. Meskipun sempat diprediksi bahwa kartel politik akan menghilang, kenyataannya, kartel politik kembali muncul di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dengan tujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan dan menghindari konflik di parlemen.

Kartel Politik vs. Partai Koalisi