IDENESIA.CO - Pengamat menilai rotasi jabatan 8 Kepala Dinas (Kadis) yang dilakukan Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik tak melanggar aturan.
Kendati demikian, rotasi Kadis yang terjadi pada Kamis (21/3/2024) kemarin itu menuai kritik dan penolakan.
Semisal aksi kritik yang dilakukan Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FSTMKT) belum lama ini.
“Meski tidak melanggar aturan, tapi aksi kritik (FSTMKT) kemarin itu menunjukan adanya komunikasi yang kurang di buka oleh pak Pj (Akmal Malik),” ucap Carolus Tuah, pengamat kebijakan pemerintahan saat diwawancara, Selasa (26/3/2024).
Oleh sebab itu, mantan LSM Koordinator Pokja 30 Kaltim ini memberi saran agar Pj Gubernur, Akmal Malik bisa membuka ruang dialog seharmonis mungkin.
Tujuannya, agar aksi kritik dan penolakan mampu diredam dan kebijakan kerja Akmal Malik yang merotasi 8 Kadis bisa lebih diterima.
“Kalau mau berhasil (kebijakan kerja), maka berpelukanlah kamu dengan aparatur kamu, begitu juga dengan rakyat kamu,” saran Tuah.
Selain itu, Tuah juga menyarankan meski jabatan Akmal Malik tergolong singkat. Karena hanya menempati posisi Pejabat Gubernur, namun peran pasti Akmal untuk memajukan Bumi Mulawarman tentu sangat dinanti.
Untuk memuluskan langkah kerjanya, Tuah menyinggung agar Akmal tak sukar untuk meminta saran kepada para Gubernur Kaltim terdahulu. Semisal Awang Faroek Ishak dan Isran Noor.
“Kehangatan ini tidak ada. Maka jangan malu untuk berguru kepada pendahulunya. Karena para pendahulu kita bisa lebih membaur dengan masyarakatnya,” kata Tuah.
Selain menghangatkan komunikasi kepada masyarakat, Tuah juga menyarankan kepada Akmal agar juga membuka ruang komunikasi sebaik mungkin kepada ASN di bawah kepemimpinannya. Termasuk para Kadis yang kini bermutasi jabatan.
“Seharusnya dia bisa panggil, dan bilang demi Allah saya percaya dengan kamu dan saya pindahkan kamu ke sana karena saya yakin kamu bisa lebih maksimal,” timpalnya.
Ruang komunikasi yang hangat itu dinilai Tuah adalah kunci yang harus direngkuh Akmal Malik jika di masa kepemimpinannya ingin meraih sukses.
“Kalau itu tidak dilakukan, maka dia dengan ASN-nya saja tidak bisa berdialog. Terus bagaimana ceritanya dia dengan masyarakatnya,” tanya Tuah.
Disinggung lebih jauh mengenai kebijakan Akmal melakukan rotasi besar-besaran, Tuah kembali menegaskan kalau hal tersebut tidak bertentangan secara aturan.
“Itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang namanya kebijakan pasti ada konsekuensi. Kalau tidak menyenangkan, ya pasti menyakitkan,” tegasnya.
Selain ruang dialog yang harus diperluas dan di buka seluas mungkin. Tuah juga menyarankan agar hasil penilaian kompetensi JPT Pratama juga bisa diperlihatkan.
“Kasih lihat aja itu hasil skoringnya sekalian. Agar jangan sampai orang melihat dia ini di Kalimantan hanya untuk merusak strata sosial yang ada. Itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya. (*)
