Gibran juga mengaku mendapatkan masalah ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta terkait zonasi ini. Menurutnya, permasalahan zonasi selalu sama setiap tahun.

"Waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang," ujar dia.

"Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama? Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga," sambungnya.

"Kemarin juga kedatangan tamu bosnya Nvidia yang menyatakan akan investasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Kalau ada kesempatan seperti ini, seharusnya anak-anak muda bisa mengisi, jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong tapi anak mudanya tidak mengisi, tapi saya yakin Muhammadiyah tidak sabar jadi bagian Indonesia Emas 2045," ujar Gibran.

Alasan tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, karena JUmlah guru belum merata disampaikan Gibran Rakabuming Raka pada pengarahannya dalam Rakor Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia pada Senin (11/11) lalu di Hotel Sheraton, Jaksel, Senin (11/11).

(Redaksi)