IDENESIA.CO – Indonesia sedang berduka. Di tengah komitmen besar pemerintah menyalurkan 1 miliar dolar Amerika Serikat ke Tropical Forest Forever Facility (TFFF) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil, Tanah Air justru dihadapkan pada tragedi ekologis di penghujung November 2025.
Bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatra dan Aceh menewaskan ribuan orang serta memusnahkan habitat satwa, mengingatkan kembali bahwa Indonesia masih berjuang menghadapi krisis deforestasi di dalam negeri.
Gelombang air dan material dari hulu Sumatra yang meluncur pekan lalu menggambarkan kerentanan ekologi yang telah berlangsung lama. Arus deras menerjang permukiman, membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah yang selama bertahun-tahun terakumulasi pada lereng-lereng curam Bukit Barisan.
Peristiwa itu tampak seperti bencana yang muncul tiba-tiba, tetapi akar penyebabnya terbentuk dari lapisan geologi, perubahan iklim, dan hilangnya penyangga ekologis pada kawasan hutan.
Di saat Indonesia menjalankan diplomasi iklim global, publik mempertanyakan apakah pemerintah telah menyeimbangkan agenda internasional dengan penanganan kerusakan lingkungan dalam negeri yang semakin mendesak.
Konteks COP30: Indonesia Komitkan Dana Besar untuk Perlindungan Hutan Tropis
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyalurkan dana 1 miliar dolar AS ke TFFF. Dana tersebut digunakan untuk menopang konservasi hutan tropis global bersama Brasil, Norwegia, Republik Demokratik Kongo, dan negara-negara Amazon lainnya.
“Komitmen Presiden Prabowo untuk ikut partisipasi dana 1 miliar dolar. Ini juga matching commitment dari pemerintah Brasil,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin, Rabu (2/12/2025).
Dengan nilai setara Rp16,6 triliun, kontribusi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu donor utama dalam pendanaan konservasi hutan dunia.
Namun, komitmen besar itu kini bersanding dengan tragedi ekologis di dalam negeri, memunculkan diskusi mengenai prioritas dan keseimbangan kebijakan.
Bencana Sumatra–Aceh: Cermin Deforestasi yang Tak Kunjung Usai
Dalam diskusi Pojok Bulaksumur, Kamis (4/12), Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa banjir bandang yang membawa kayu dan sedimen itu tidak bisa lepas dari kondisi ekologis kawasan hulu yang terus menurun.
Hatma menyebut pembukaan lahan di daerah hulu, permukiman yang semakin merangkak naik ke dataran tinggi, dan perubahan fungsi hutan sebagai faktor yang memperbesar limpasan air permukaan. Ketika tutupan hutan menyusut, kemampuan tanah menahan air hilang, sehingga debit air yang mengalir ke sungai meningkat drastis.
“Para pihak yang menjadi kontributor dosa ekologis itu sudah saatnya berhenti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara alami hutan mampu menahan air dalam jumlah besar. Dalam kondisi ideal, sepertiga hujan tertahan di tajuk pohon, sementara lebih dari separuh meresap ke tanah sebelum mencapai permukaan.
Ketika hutan hilang, seluruh volume air berpindah serentak menuju sungai hingga menghasilkan banjir bandang yang sulit terkendali.
“Neraca airnya berubah dan debit puncaknya naik tajam,” kata Hatma.
Kerusakan yang terus terjadi di Sumatra dan Aceh memperkuat argumen bahwa upaya konservasi di dalam negeri mendesak untuk dipercepat.
Kontras Agenda Global dan Realita Lapangan
Komitmen pendanaan internasional Indonesia memang menuai pujian sebagai langkah maju diplomasi iklim. Namun, bencana akhir November 2025 memunculkan kontroversi: publik menilai Indonesia tidak cukup memprioritaskan penyelesaian deforestasi domestik.
Sejumlah analis lingkungan menilai kontribusi terhadap TFFF penting, tetapi tidak boleh berjalan tanpa mempercepat pemulihan hutan di Sumatra, Aceh, dan Kalimantan. Pemulihan bentang alam di hulu sungai terutama pada kawasan rawan longsor merupakan bahan evaluasi lebih mendesak daripada investasi di luar negeri.
Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan: apakah dana besar untuk konservasi global akan diimbangi dengan anggaran yang setara untuk pemulihan ekologis nasional?
Perlu Keseimbangan antara Diplomasi dan Pemulihan Ekologis
Para pakar menilai pemerintah perlu menegaskan arah kebijakan: kontribusi global penting untuk posisi tawar Indonesia, tetapi pemulihan hutan domestik harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, tragedi seperti yang terjadi di Sumatra dan Aceh berpotensi berulang.
Indonesia kini berada pada persimpangan: tampil sebagai pemimpin dalam konservasi hutan dunia, namun harus memastikan bahwa hutan-hutannya sendiri tidak terus hilang akibat pembukaan lahan dan pembangunan tak terkendali.
Bencana di penghujung 2025 menjadi pengingat keras bahwa diplomasi lingkungan tidak boleh berjalan tanpa tindakan nyata mengembalikan kesehatan ekologi Tanah Air.
(Redaksi)
