Advertisement Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia
Advertisement Idenesia
Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Terima Usulan Baznas Untuk Revisi Perda Pengelolaan Zakat

Redaksi Idenesia
Redaksi Idenesia
1 Oktober 2022 • 2 menit baca • 1,650 pembaca
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Terima Usulan Baznas Untuk Revisi Perda Pengelolaan Zakat
Dokumentasi liputan pemberitaan seputar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Terima Usulan Baznas Untuk Revisi Perda Pengelolaan Zakat. (Foto: Dok. Idenesia)
Intisari Ide Berita

Poin Kunci & Ringkasan Berita

  • IDENESIA.CO, SAMARINDA – Dinilai sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, Komisi IV DPRD Samarinda bersama BAZNAS Kota Samarinda merevisi perda terkait pengelolaan zakat.Hearing dipimpin...
Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif

IDENESIA.CO, SAMARINDA – Dinilai sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, Komisi IV DPRD Samarinda bersama BAZNAS Kota Samarinda merevisi perda terkait pengelolaan zakat.

Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / In-Article Responsif

“Karena kita punya Perda pengelolaan Zakat nomor 3 tahun 2007, kalau kami diskusikan di internal kami, itu tidak sesuai lagi dengan peraturan yang sudah ada,” kata Sri saat wawancara seusai rapat Sabtu (1/10/2022).

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu untuk pembentukan Raperda Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Samarinda.

Dengan adanya dasar hukum berupa Perda dan Perwali, sangat diharapkan menjadi solusi atas kendala yang dialami Baznas.

Menurutnya, kota Samarinda masih banyak pengumpul zakat yang dilakukan secara tidak resmi (ilegal) dan tidak terlapor.

“Tidak resmi dan tidak diketahui dana zakat itu diserahkan ke siapa, tidak ada laporan,” ungkapnya.

Baznas saat ini kurang dipercaya masyarakat Kota Samarinda, hal itu dapat dilihat dari banyaknya orang atau lembaga penyalur Zakat di pinggir jalan. 

“Dengan adanya perda atau Perwali sebagai juknisnya, nantinya bisa menghimpun secara jelas dan penarikan serta penyalurannya tepat sasaran,” jelas Sri lagi.(Advetorial)

Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif
Bagikan artikel ini kepada rekan Anda:
Barometer Opini

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Gagasan / Berita Ini?

Suarakan perspektif publik Anda untuk mengawal berita dan kemajuan daerah.

0 Total Reaksi
Redaksi Idenesia
PENULIS / REDAKSI

Redaksi Idenesia

Jurnalis dan kontributor redaksi Idenesia yang berfokus pada liputan aktual, terpercaya, dan berimbang untuk kemajuan Indonesia.

Lihat Semua Berita dari Penulis
Malware ISU
Secure by Malware ISU
✓ 24/7 Verified