IDENESIA.CO - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyampaikan kritik tajam terhadap usulan dalam revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengizinkan perguruan tinggi untuk menerima wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Wacana tersebut, menurut KIKA, berpotensi merusak kebebasan akademik serta membahayakan prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi 1998.

Masduki, anggota KIKA, menilai usulan ini sebagai bentuk "sesat pikir" dari anggota DPR yang justru seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi sumber daya alam.

"Anggota DPR seharusnya menyadari pentingnya oposisi dalam demokrasi. Jika parlemen tidak menjalankan perannya, maka ormas, mahasiswa, dan perguruan tinggi adalah penyeimbang yang dibutuhkan," ujarnya dalam konferensi pers daring pada Senin (20/1).

Selain itu, Masduki menekankan bahwa pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi akan menimbulkan konflik kepentingan. Perguruan tinggi, yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang bertugas mengkritik, melakukan riset, serta memberikan pengajaran, akan kesulitan menjalankan tugasnya dengan objektif jika terlibat dalam pengelolaan tambang.

"Jika tambang itu mengalami kerusakan lingkungan yang luar biasa, perguruan tinggi tidak akan bisa mengkritik karena mereka bisa saja terjebak dalam kepentingan ekonomi yang saling terkait," jelasnya.