IDENESIA.CO - Kisah dualisme kepemimpinan yang melibatkan dua raksasa: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Palang Merah Indonesia (PMI). Kedua organisasi ini sempat terpecah menjadi dua kubu masing-masing akibat perebutan kursi pimpinan. Namun, kisruh tersebut akhirnya menemui titik terang dengan berakhirnya dualisme kepemimpinan pada Januari 2025 dan Desember 2024.

Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia pecah menjadi dua kubu buntut Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang digelar kubu Anindya Bakrie pada pertengahan September 2024 lalu. Padahal, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mestinya masih menjabat hingga 2026.

Tak berselang lama, dualisme juga terjadi di tubuh kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) di awal Desember 2024 buntut kubu Agung Laksono menggelar Musyawarah Nasional atau Munas tandingan. Padahal Munas PMI ke-22 di Jakarta telah menetapkan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon tunggal Ketua Umum PMI.

Kini drama perebutan kursi pimpinan di dua organisasi besar non pemerintah itu telah berakhir. Pemerintah melalui telah mengesahkan kepengurusan baru PMI di bawah kepemimpinan JK pada Jumat, 20 Desember 2024. Dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia juga berakhir usai Munas pada Kamis kemarin, 16 Januari 2025.

Kepemimpinan Kadin Indonesia: Konflik Antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie

Kisruh internal Kadin Indonesia mulai mencuat setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024, di mana kubu Anindya Bakrie mengusung dirinya sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029, menggantikan Arsjad Rasjid yang masih menjabat hingga 2026. Dualisme kepemimpinan ini dipicu oleh ketegangan antara keduanya yang berakar dari penolakan Arsjad terhadap permintaan Anindya untuk mengambil alih jabatan lebih awal.

Arsjad menyebut langkah tersebut melanggar prosedur AD/ART Kadin yang mengharuskan adanya rapat khusus dari Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa untuk mengadakan Munaslub. Namun, kubu Anindya menilai Arsjad telah mengabaikan prinsip independensi organisasi karena kedekatannya dengan politik. Tidak lama setelah itu, pertemuan antara kedua belah pihak dimediasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari solusi damai.