Pada akhirnya, dualisme di tubuh Kadin Indonesia berakhir pada Kamis, 16 Januari 2025, saat Munas Kadin secara resmi mengukuhkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029, menggantikan Arsjad yang kini beralih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.

Dualisme Kepemimpinan PMI: Agung Laksono Gagal Penuhi Dukungan

Perebutan kursi pimpinan PMI juga memanas pada Desember 2024, usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-22. Pada hari pertama Munas, Jusuf Kalla (JK) ditetapkan sebagai calon tunggal Ketua Umum PMI, sementara Agung Laksono yang mencalonkan diri gagal memenuhi syarat dukungan suara. Meski demikian, Agung Laksono memilih untuk melanjutkan perjuangannya dengan menggelar Munas tandingan, di mana ia mengklaim dirinya sebagai Ketua PMI.

Namun, JK menilai Munas tandingan tersebut ilegal dan menganggap Agung Laksono melanggar AD/ART PMI. Perselisihan ini pun memunculkan dua kepemimpinan yang saling bertentangan. Namun, pada 20 Desember 2024, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan baru PMI di bawah Jusuf Kalla, yang dianggap sah sesuai dengan hasil verifikasi kementerian.

Jusuf Kalla yang sebelumnya sempat menegaskan bahwa "pertandingan sudah berakhir" menegaskan tidak ada lagi dualisme di tubuh PMI, yang kini dipimpinnya secara sah hingga 2029.

(Redaksi)