Samri kembali mencontohkan pembangunan yang kerap tumpang tindih antara pemkot dan pemprov seperti yang ada di kawasan D.I. Panjaitan.

Mulanya, Pemkot Samarinda membangun median jalan setinggi 50 hingga 60 cm. Tak berselang lama, Pemprov Kaltim melakukan pengecoran jalan yang tak kalah tinggi dengan median jalan.

“Udah bagus, tingginya kalau nggak 50-60 cm. Setelah selesai, hanya hitungan beberapa bulan kemudian, pemprov ngecor jalanan, itu tingginya juga sekitar hampir setengah meter.

” Samri berharap Pemkot Samarinda dapat segera mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan LPJU di Palaran dan daerah pinggiran lainnya.

“Masyarakat sudah membayar pajak, mereka berhak mendapatkan infrastruktur yang layak. Jangan sampai hanya terfokus pembangunan di pusat kota,” tutupnya.

Sebagai informasi  LJPU amat diperlukan, kondisi yang gelap gulita membuat masyarakat protes.Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran misalnya, ruas jalan provinsi yang menghubungkan Samarinda dengan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang seharusnya sudah mendapat perhatian dari pemerintah. 

(Advertorial)